Latest Posts

Pemerintah Kota Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:05:13 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Pastikan MPLS Menyenangkan, Bupati Asmar dan Bunda PAUD Meranti Tinjau Sekolah di Selatpanjang

Tue, 14 Jul 2026 12:29:11 +0700

SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, bersama Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ismiatun, meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Anak pada Selasa (14/7/2026). Peninjauan hari perdana tahun ajaran 2026/2027 ini menyasar sejumlah satuan pendidikan guna memastikan kegiatan orientasi berjalan inklusif dan menyenangkan bagi para siswa baru.

Langkah pengawasan langsung ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam menciptakan ruang edukasi yang berorientasi pada perlindungan hak peserta didik. Dalam agenda kunjungan kerja ini, turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Rokaizal, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, serta Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Suprapti bersama jajaran perwakilan TP PKK.

Di sela-sela pemantauan di ruang kelas, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut menyempatkan diri menyapa dan berinteraksi langsung dengan para murid baru. Interaksi hangat itu sengaja disisipi dengan suntikan motivasi agar anak-anak tidak merasa canggung dan dapat lebih mudah beradaptasi di lingkungan belajar yang baru bagi mereka.

"Kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan memajukan daerah ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati bapak dan ibu guru, sayangi teman-teman kalian, dan manfaatkan kesempatan belajar ini sebaik mungkin untuk meraih cita-cita," ujar Bupati Asmar memberikan semangat kepada para siswa baru.

Pada kesempatan yang sama, Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ismiatun, memberikan pesan khusus kepada para tenaga pendidik agar selalu mengedepankan kesabaran ekstra saat mendampingi anak-anak usia prasekolah. Ia juga memberikan imbauan langsung kepada para siswa agar selalu menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan antarteman di sekolah.

"Bagi anak-anak sekalian, harus tetap belajar dengan semangat. Khusus untuk anak laki-laki, jangan sampai ada yang berantem di sekolah. Kalian semua harus saling merangkul karena semuanya adalah saudara," tutur Ismiatun dengan penuh kehangatan saat berdialog dengan para siswa.

Bupati Asmar menambahkan bahwa pelaksanaan program orientasi ramah anak ini sangat vital dalam menanamkan fondasi karakter peserta didik sejak fase awal. Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen penuh untuk terus mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan visi tersebut, Ismiatun juga mengajak seluruh orang tua agar memastikan anak-anak mereka mengikuti pendidikan prasekolah sebelum mendaftarkannya ke jenjang sekolah dasar. Adapun rangkaian pemantauan bersama ini menyasar beberapa lokasi strategis di Selatpanjang, meliputi TK Afida, TK Negeri Pembina, SD Negeri 2, serta TK EEC, yang kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Riau Berpotensi Hujan Ringan dan Hotspot Terpantau 8 Titik Panas

Wed, 15 Jul 2026 12:26:48 +0700

PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Rabu, 15 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca di Bumi Lancang Kuning diprakirakan didominasi oleh udara kabur hingga cerah berawan. Meski demikian, potensi hujan ringan masih mengintai beberapa kabupaten pada siang dan sore hari.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru, Yasir P, menjelaskan bahwa perubahan cuaca akan mulai terasa menjelang siang hari dengan kelembapan udara yang cukup tinggi.

"Kondisi cuaca pada pagi hari diawali dengan udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Namun, tetap ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Yasir P, Rabu (15/7/2026).

Pada malam hingga dini hari, cuaca di wilayah Riau diprakirakan akan kembali ke kondisi udara kabur dan cerah berawan. Untuk hari ini, BMKG memastikan tidak ada indikasi cuaca ekstrem dengan status peringatan dini dinyatakan nihil.

Berdasarkan data teknis BMKG Pekanbaru, suhu udara di Riau hari ini berada di angka 23.0 hingga 34.0 °C dengan tingkat kelembapan udara mencapai 55 hingga 99 %. Angin berhembus dari arah Tenggara menuju Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km/jam.

Sementara itu, kondisi perairan di sekitar wilayah Riau terpantau aman bagi aktivitas nelayan dan pelayaran.

"Prakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0.5 hingga 1.25 meter, yang artinya masuk dalam kategori rendah," tambah Yasir.

Selain prakiraan cuaca, BMKG juga merilis pembaruan data hotspot (titik panas) di Pulau Sumatera yang dipantau hingga pukul 23.00 WIB. Total terdapat 242 titik panas yang tersebar di wilayah Sumatera, dengan lonjakan signifikan terlihat di wilayah bagian selatan.

"Total titik panas di Sumatera mencapai 242 titik. Penyebaran terbesar berada di Sumatera Selatan dengan 72 titik, disusul Bangka Belitung 60 titik, dan Jambi 43 titik," papar Yasir.

Untuk sebaran hotspot di provinsi lainnya adalah Bengkulu 19 titik, Lampung 17 titik, Sumatera Barat 9 titik, Aceh 7 titik, Sumatera Utara 6 titik, dan Kepulauan Riau 1 titik.

"Sementara itu, Provinsi Riau sendiri mendeteksi adanya 8 titik panas yang tersebar di lima kabupaten. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak di Riau," jelasnya.

Adapun rincian sebaran 8 titik panas di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik, Siak 2 titik, Pelalawan 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Bengkalis 1 titik.

Pihak BMKG juga terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah fluktuasi suhu udara yang cukup terik pada siang hari, serta waspada terhadap potensi kebakaran lahan di wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Tue, 14 Jul 2026 12:26:00 +0700

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 15:01:22 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Pemko Pekanbaru Perbarui DTSEN Secara Berkala, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Tue, 07 Jul 2026 15:00:37 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos), program, dan pelayanan pemerintah tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARch, menegaskan pentingnya pembaruan data dilakukan secara berkala. Menurutnya, perubahan data kependudukan maupun kondisi ekonomi masyarakat harus segera tercatat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.

"Minimal per bulan itu kita bisa update lah. Ada orang yang sudah pindah, melahirkan, meninggal, itu baru data kependudukan. Kemudian data ekonominya lagi," kata Wawako Markarius usai membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) DTSEN di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, pembaruan data tidak hanya mencakup perubahan administrasi kependudukan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi warga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Proses pemutakhiran DTSEN akan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang digunakan pemerintah tetap akurat dan mutakhir.

Wawako Markarius menyebut pembaruan data menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dengan data yang valid, bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

"Maka data perlu diperbarui. Supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai orang yang membutuhkan tidak kebagian. Dan malah orang yang mampu masih dapat bantuan. Ini yang ingin kita cek betul," jelasnya.

Ia juga mendorong seluruh petugas dari 83 kelurahan yang mengikuti Bimtek DTSEN agar menjalankan pendataan di lapangan secara cermat, teliti, dan sesuai kondisi riil masyarakat.
"Sehingga data-data yang dihasilkan up to date dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Libatkan Berbagai Pihak, Pemko Pekanbaru Perkuat Pencegahan LGBT

Thu, 09 Jul 2026 14:59:48 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini yang dinilai penting untuk meminimalkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARch mengatakan Pemko telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sejak bulan lalu untuk menyusun berbagai langkah penanganan.

"Bulan lalu kita sudah koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk ini. Program-program sedang berjalan," ujar Markarius, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru bersama berbagai pihak berkomitmen menjalankan sejumlah program, mulai dari pembinaan, penyuluhan hingga penegakan aturan, sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Ia menambahkan, pemerintah kota juga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya dengan meminta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang dinilai berisiko terhadap penyebaran HIV/AIDS maupun pelanggaran norma.

"Kemarin juga saya sudah suruh Satpol PP Pekanbaru untuk melakukan penertiban tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV/AIDS dan tindak asusila," katanya.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga menggandeng para mubaligh dan organisasi dakwah untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui ceramah keagamaan, termasuk penyampaian materi di masjid dan khutbah Jumat.

Markarius menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas sektor.

Pemko Pekanbaru Gelar Cek Kesehatan Gratis di Universitas Hangtuah

Thu, 09 Jul 2026 14:59:08 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Universitas Hangtuah, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan CKG yang diikuti ratusan civitas akademika Universitas Hangtuah ini, dibuka secara langsung oleh Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar ST MARch.

Usai kegiatan, Wawako Markarius menyampaikan bahwa CKG di Universitas Hangtuah tersebut merupakan kolaborasi perdana antara Pemko Pekanbaru dengan pihak perguruan tinggi.

"Saya pikir ini harus diteruskan, dilanjutkan untuk seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Kerjasama cek kesehatan gratis untuk mahasiswa dan seluruh staf," ucapnya.

Dikatakan Wawako Markarius, CKG sangat penting dilakukan guna mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin agar dapat ditangani segera sehingga mencegah terjadinya komplikasi penyakit serius.

"Mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan. Maksudnya untuk mahasiswa sendiri ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka," ujarnya.

Dengan adanya CKG di universitas, lanjut Wawako Markarius, diharapkan pelaksanaan program CKG di Kota Pekanbaru bisa lebih maksimal ke depannya.

"Sehingga target dari cek kesehatan gratis ini juga bisa tercapai," tutupnya.

Dua Warga Meninggal Akibat Diare, Pemko Pekanbaru Langsung Turun Tangan

Fri, 10 Jul 2026 14:58:16 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menangani kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban, Jumat (10/7/2026).

Markarius menyampaikan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya telah dinyatakan pulih.

"Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini," ujar Markarius.

Selain menyalurkan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan untuk mengetahui penyebab munculnya kasus diare. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum.

"Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelasnya.

Menurut Markarius, dugaan sementara mengarah pada buruknya sanitasi lingkungan. Masih banyak rumah di kawasan tersebut yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK," ungkapnya.

Akibatnya, sebagian warga masih melakukan buang air besar di kebun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyebaran bakteri melalui lalat yang hinggap pada makanan. Selain itu, makanan yang kurang higienis juga diduga menjadi faktor penyebab penyebaran penyakit.
Pemko Pekanbaru juga menyoroti keterbatasan akses air bersih di kawasan tersebut. Sebagai langkah penanganan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan diminta mengkaji pembangunan sumur bor.

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," kata Markarius.

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayahnya. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata.

Ia mengaku baru mengetahui adanya kasus diare setelah menerima kabar meninggalnya salah seorang warga. Tidak lama kemudian, korban lainnya juga meninggal dunia dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber).

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas," ujar Saberi.

Sejak kasus tersebut mencuat, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, hingga kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan warga.

Saberi juga mengungkapkan masih ada sejumlah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdata dalam pelayanan kesehatan maupun kegiatan posyandu.

"Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan," pungkasnya.

Wawako Pekanbaru Tinjau Pelaksanaan MPLS di Sejumlah Sekolah

Mon, 13 Jul 2026 14:57:22 +0700

PEKANBARU - Para peserta didik baru di Kota Pekanbaru mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai, Senin (13/7/2026). Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARCh meninjau langsung pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah.

Aktivitas selama MPLS harus mendidik serta menambah wawasan bagi peserta didik baru. Jangan sampai ada aksi bully atau perundungan terjadi selama MPLS berlangsung.

"Suasana nyaman harus diciptakan kan sekolah baru, harus memberi motivasi. Yang paling penting jangan terjadi perundungan," tegas Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar di sela kegiatan.

Menurutnya, MPLS ini bertujuan peserta didik baru bisa berorientasi di sekolah baru. Agenda ini sebagai persiapan bagi peserta didik baru menjelang mengikuti proses belajar mengajar.

Apalagi para peserta didik sedang berupaya menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Ia berharap sekolah bisa menciptakan suasana yang baik

"Tentu MPLS harus disusun sedemikian rupa, sehingga peserta didik baru merasa aman dan nyaman disekolah," paparnya.

Markarius mengingatkan agar sekolah bersiap menghadapi tahun ajaran baru. Mereka juga harus siap berkolaborasi melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

"Kan hari pertama, program MBG sudah berjalan," terangnya.

Dirinya juga mengapresiasi ayah mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru memberi imbauan seiring peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Mereka bisa ikut mengantarkan anaknya ke sekolah. Apalagi tema Harganas tahun ini ayah harus hadir.

"Pada momen tahun ajaran baru ini, ayah juga hadir mendampingi anak-anaknya ke sekolah," pungkasnya.

Demi Kenyamanan Warga, Pemprov Riau Perbaiki Ruas Jalan di Rohul

Sun, 12 Jul 2026 14:55:30 +0700

PEKANBARU – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, melalui Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Wilayah VI, bergerak cepat menjaga fungsional jalan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Setidaknya, ada beberapa ruas jalan provinsi di wilayah tersebut yang sebelumnya mengalami kerusakan berat, kini sukses diperbaiki dan kembali difungsionalkan. Langkah taktis ini diambil demi menjamin kelancaran arus logistik serta mobilitas harian masyarakat setempat.

Aksi tanggap darurat di lapangan ini merupakan bentuk tindak lanjut langsung atas instruksi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia menegaskan agar seluruh jajaran UPTJJ di Riau secara konsisten memonitor dan menjaga fungsionalitas ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan mereka. Dengan demikian, tingkat keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan saat berkendara di lintas antardaerah dapat senantiasa terjaga secara optimal.

Kepastian mengenai keberhasilan perbaikan sejumlah jalur strategis tersebut dikonfirmasi oleh Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, melalui Kepala UPTJJ Wilayah VI, Ludfi Hardi, pada Sabtu (11/7/2026). Saat ini proses pengerjaan di lapangan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pulihnya jalur-jalur ini dirasa sangat krusial mengingat posisinya yang berada di kawasan padat permukiman warga.

"Alhamdulillah, beberapa ruas jalan provinsi di Rohul kini telah fungsional setelah sebelumnya sempat mengalami kerusakan yang cukup berat akibat kerap dilewati oleh kendaraan dengan tonase besar. Ruas jalan yang berhasil kami fungsionalkan kembali ini merupakan jalur-jalur utama yang berada di kawasan padat penduduk," terang Ludfi Hardi.

Berdasarkan data teknis dari UPTJJ Wilayah VI, sejumlah infrastruktur krusial di Rokan Hulu yang kini telah selesai ditangani meliputi Ruas Jalan Bandur Picak–Pandalian, perbaikan lantai jembatan kayu pada Ruas Jalan Ujung Batu–Rokan, serta perbaikan fasilitas box culvert yang sebelumnya sempat longsor di Ruas Jalan Batu Langka Kecil–Tandun. Pulihnya titik-titik ini memotong potensi kemacetan panjang yang sebelumnya menghantui warga.

Sementara itu, tim teknis di lapangan saat ini dilaporkan tengah memfokuskan sisa pekerjaan dengan alat berat pada proyek Ruas Jalan Dalu-Dalu–Mahato. Jalur ini memegang peranan vital yang sangat strategis lantaran bertindak sebagai urat nadi konektivitas utama penghubung antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir. Kerusakan berat yang membentang di sepanjang koridor tersebut menuntut penanganan yang ekstra intensif.

"Kerusakan berat pada Ruas Jalan Dalu-Dalu–Mahato ini memang tergolong cukup panjang, yakni mencapai lebih kurang 9,5 kilometer. Sampai saat ini, tim lapangan dari UPTJJ Wilayah VI masih terus bekerja keras di lokasi. Dalam penanganannya, kami mengutamakan fungsional jalan terlebih dahulu, meski di beberapa titik awal ruas tetap akan langsung kami lakukan pekerjaan pengaspalan," urai Kepala UPTJJ Wilayah VI yang baru dilantik tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau berharap perbaikan menyeluruh pada sisa ruas jalan ini dapat rampung dalam waktu dekat, sehingga tim bisa langsung bergeser untuk melakukan penanganan serupa pada Ruas Jalan Simpang Kumu–Kota Tengah–Sontang.Melalui langkah nyata ini, masyarakat diimbau untuk ikut menjaga serta merawat infrastruktur yang telah diperbaiki. Sinergi ini diharapkan mampu membuat usia pakai jalan bertahan lebih lama guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pansel Buka Perpanjangan Kedua dan Terakhir Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah

Mon, 13 Jul 2026 14:54:26 +0700

PEKANBARU – Panitia Seleksi (Pansel) secara resmi kembali membuka perpanjangan kedua sekaligus terakhir untuk pemenuhan berkas administrasi calon anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Langkah ini diambil melalui Pengumuman Nomor: 10/PANSEL/BRKS/2026 akibat belum terpenuhinya jumlah minimal kuota pendaftar yang dipersyaratkan pada gelombang sebelumnya.

Seluruh berkas administrasi para pelamar akan dipusatkan di kantor sekretariat pansel. Lokasi alamatnya di Biro Perekonomian, Lantai III Gedung Menara Lancang Kuning, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru.

Ketua Panitia Seleksi, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan kesempatan final bagi para profesional perbankan di tanah air untuk ikut berkontribusi memajukan bank plat merah tersebut. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari evaluasi pengumuman terdahulu tertanggal 19 Juni 2026 guna menjaring kompetensi terbaik secara transparan. Pansel berkomitmen untuk tetap menjaga integritas proses seleksi demi mendapatkan figur pemimpin yang bersih, cakap, dan berdedikasi tinggi.

"Kami memberikan peluang dan membuka kembali kesempatan terakhir bagi para profesional yang berminat serta memenuhi syarat. Langkah perpanjangan kedua ini menjadi ruang final untuk menjaring figur-figur tangguh yang siap membawa PT Bank Riau Kepri Syariah bertransformasi dan bersaing di industri keuangan syariah nasional," ujar Syahrial Abdi saat memberikan keterangan resmi di Pekanbaru, Senin (13/7/2026).

Pihak pansel merincikan ada enam formasi jabatan strategis yang diperpanjang masa pendaftarannya demi mengisi kekosongan struktural perseroan secara menyeluruh. Posisi tersebut meliputi dua jabatan pengawasan, yakni Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Sementara untuk lini eksekutif, formasi yang dibuka mencakup Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Terdapat kriteria khusus dalam persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh para pelamar Dewan Komisaris perseroan. Khusus untuk posisi Komisaris Utama, lowongan hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara yang sedang menduduki jabatan Pejabat Tinggi Madya atau Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kriteria umum lainnya mewajibkan pelamar berijazah minimal Strata Satu (S-1) dan berusia maksimal 60 tahun pada saat pertama kali mendaftarkan diri.

Perbedaan regulasi usia diterapkan pada persyaratan umum untuk pengisian formasi Anggota Direksi. Para kandidat direksi disyaratkan berusia paling rendah 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar, serta memiliki pengalaman kerja manajerial minimal 5 tahun pada perusahaan berbadan hukum. Selain wajib menunjukkan rekam jejak kepemimpinan tim, pelamar direksi juga dituntut memahami tata kelola manajemen perusahaan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kami menerapkan standar kompetensi yang sangat ketat karena tantangan industri perbankan syariah ke depan semakin kompleks. Seluruh calon, baik komisaris maupun direksi, harus bersih dari rekam jejak pidana, tidak terafiliasi dengan pengurus partai politik, bukan calon kepala daerah, serta tidak pernah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit," tegas Syahrial Abdi menambahkan.

Selain kriteria umum, pansel memberlakukan syarat khusus yang merujuk langsung pada regulasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum yang digunakan mencakup POJK Nomor 27/POJK.03/2016 terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelamar wajib memiliki komitmen kepatuhan hukum yang tinggi serta tidak masuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) industri jasa keuangan.

Aspek reputasi keuangan pelamar juga menjadi poin penting yang dipantau ketat secara sistemik oleh panitia tim seleksi. Kandidat diwajibkan memiliki catatan finansial yang sehat dengan tidak memiliki riwayat pembiayaan atau kredit bermasalah pada kolektibilitas 3, 4, dan 5, maupun status hapus buku. Segala bentuk keterlibatan dalam kasus kepailitan perseroan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir otomatis akan menggugurkan hak pelamar.

Bagi calon Komisaris Utama dan Komisaris Independen, regulasi mewajibkan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko jenjang kualifikasi 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) resmi, lengkap dengan bukti pelatihan penyegaran (refreshment). Kriteria kompetensi khusus juga diperketat bagi internal pelamar Komisaris Independen, yang diwajibkan memiliki pemahaman mendalam yang relevan di bidang perbankan syariah atau sektor keuangan.

Persyaratan kompetensi untuk pos Direksi dibedakan berdasarkan latar belakang asal instansi pelamar, baik jalur internal maupun eksternal. Calon internal diwajibkan berpengalaman minimal 5 tahun sebagai pejabat eksekutif di BRK Syariah, sedangkan pelamar eksternal harus memiliki pengalaman operasional perbankan syariah minimal 5 tahun pada level satu tingkat di bawah direksi. Seluruh calon direksi juga diwajibkan mengantongi Sertifikat Manajemen Risiko tingkat kualifikasi 7.

Bagi para pelamar dari lembaga regulator atau pengawas jasa keuangan, pansel memberlakukan aturan masa tunggu (cooling-off period) paling singkat selama 6 bulan sejak berhenti efektif. Syahrial Abdi menyampaikan bahwa batas akhir pengiriman berkas melalui pos kilat khusus (cap pos) ditetapkan berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 24 Juli 2026.

"Seluruh berkas administrasi pendaftaran harus dibuat dalam bentuk surat lamaran bermaterai cukup dan mencantumkan posisi jabatan yang dilamar secara jelas pada sudut kanan amplop. Kami mengimbau para pelamar untuk memanfaatkan sisa waktu perpanjangan terakhir ini dengan mengirimkan dokumen lengkap ke alamat Biro Perekonomian Setda Riau di Menara Lancang Kuning Pekanbaru sebelum batas waktu berakhir," pungkas Syahrial.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:19:32 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Wabup Kampar Buka Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026, Dorong Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Kampar

Tue, 30 Jun 2026 14:12:14 +0700

Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., secara resmi membuka Pelatihan Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Bangkinang Baru, Selasa (30/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., beserta para narasumber, pengurus Pokdarwis dari berbagai kecamatan, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata memiliki peran strategis dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di Kabupaten Kampar.

“Hadirnya Pokdarwis harus mampu menggali seluruh potensi wisata yang ada di daerah masing-masing. Kabupaten Kampar memiliki kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik,” ujar Misharti.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan yang berkunjung. Menurutnya, keramahan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.

Di era digitalisasi saat ini, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pengurus Pokdarwis agar aktif memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi destinasi wisata.

Misharti juga mendorong Pokdarwis yang memiliki potensi wisata alam maupun potensi lainnya agar terus melakukan inovasi dan pengembangan sehingga dapat melahirkan objek-objek wisata baru yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Saya sangat berharap seluruh Pokdarwis terus meningkatkan potensi wisata di daerahnya masing-masing. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026, dengan berbagai materi terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, promosi digital, serta penguatan kelembagaan Pokdarwis.

Silaturahmi Danyonif 132/Bima Sakti dengan Bupati dan Wakil Bupati Kampar

Mon, 29 Jun 2026 14:10:55 +0700

Bangkinang,-Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 132/Bima Sakti, Letkol Inf Hendri Sihombing, S.Hub.Int., M.Tr.Mil., di ruang kerja Bupati Kampar. Senin (29/6)

Kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Yonif 132/Bima Sakti dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Inf Hendri Sihombing sebagai Danyonif 132/Bima Sakti yang baru.

Bupati berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program kolaboratif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Letkol Inf Hendri Sihombing menyampaikan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar serta seluruh unsur Forkopimda. la menegaskan bahwa Yonif 132/Bima Sakti siap mendukung berbagai program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan membantu kegiatan kemasyarakatan.

Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Pemprov Riau Bentuk 6 Satgas Lintas Sektor

Mon, 29 Jun 2026 14:08:20 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) lintas sektor guna menghadapi beragam ancaman strategis. Komitmen kolaboratif ini dipaparkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis, di Ruang Rapat Melati, Senin (29/06/2026).

Pemaparan tersebut menggambarkan langkah nyata Pemprov Riau dalam membangun sinergi bersama TNI, Polri, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama yang dikerjakan secara gotong-royong ini mencakup penanggulangan kebakaran hutan, penertiban lahan, kelancaran produksi migas, pemberantasan perdagangan orang, kejahatan lintas negara, hingga penguatan pendapatan daerah.

Kendali Karhutla dan Status Siaga Darurat

Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan bahwa langkah krusial pertama yang dilakukan Pemprov Riau adalah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Karhutla. Status siaga darurat bahkan telah ditetapkan sejak awal tahun sebagai landasan hukum untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pertama, Satgas Karhutla. Kami telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari sampai 30 November 2026. Ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menggerakkan sumber daya, serta memastikan kesiapsiagaan di lapangan," kata SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah semata. Seluruh unsur mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat wajib terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan di lapangan.

"Dalam pelaksanaannya, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama dalam pencegahan, patroli, pemadaman, hingga pengendalian kebakaran," jelasnya.

Penertiban Kawasan Hutan dan Pemulihan TNTN

Selanjutnya, SF Hariyanto memaparkan pentingnya keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia menyebut ancaman terhadap kelestarian hutan di Riau masih cukup besar sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan tegas.

"Kedua, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Di Riau, ancaman nyata yang kita hadapi adalah penjarahan ruang, pembakaran, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan secara masif dan ilegal," lanjutnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Pemerintah Pusat resmi membentuk Satgas PKH di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang signifikan di lapangan. Kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dari perambah ilegal mencapai 331.838 hektare, menjadikannya salah satu capaian penyelamatan hutan terbesar di Indonesia.

Selain penertiban, Pemprov Riau juga mendapat amanah mempercepat pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

"Amanah dari pusat ini kami tindak lanjuti melalui pembentukan tim terpadu hingga ke tingkat lapangan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan kawasan konservasi berjalan optimal," tambahnya.

Gugus Tugas Blok Rokan Dukung Energi Nasional

Pada sektor energi, Pemprov Riau turut mengawal target nasional produksi minyak bumi sebesar satu juta barel per hari pada tahun 2030. Dukungan nyata tersebut diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan.

"Ketiga, gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan. Untuk mendukung target nasional, Pemprov Riau bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, PHR, dan pihak terkait bergerak membantu menyelesaikan hambatan di lapangan. Saat ini terdapat target 622 proyek sumur migas baru di Riau, atau mencakup sekitar 65 persen dari rencana nasional," tegas Plt Gubri.

Proteksi Pesisir dari TPPO dan Narkoba

Mengingat posisi geografis Riau yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pemprov Riau juga menaruh perhatian besar pada isu kemanusiaan dan hukum dengan membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Keempat, kami telah membentuk Satgas TPPO. Provinsi Riau berada di jalur pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga kewaspadaan terhadap perdagangan orang harus diperkuat. Penanganan dilakukan terpadu bersama TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, BP3MI, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan jalur keluar-masuk, perlindungan korban, maupun penindakan jaringan," terangnya.

Selain TPPO, satgas kelima yang diperkuat adalah Sinergi Penanganan Narkotika dan Kejahatan Lintas Negara. Wilayah pesisir dan jalur laut Riau yang luas dinilai rawan dimanfaatkan oleh jaringan internasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara TNI, Polri, BNN, dan pemda terus diintensifkan demi melindungi masa depan generasi muda dan menjaga stabilitas daerah.

Optimalisasi Fiskal dan Pendapatan Daerah

Tidak hanya fokus pada aspek keamanan fisik dan lingkungan, Pemprov Riau juga membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai instrumen keenam. Menurut SF Hariyanto, penguatan fiskal daerah merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Dalam satgas ini, Pemprov Riau bersama Forkopimda membentuk tiga klaster kerja. Pertama, Satgas PKB, BBNKB, dan alat berat bersama Polda Riau. Kedua, Satgas pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan bersama Kejati Riau. Ketiga, satgas yang bertugas mengoptimalkan pajak di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan dukungan TNI AD," paparnya.

Komitmen Cegah Krisis Sejak Dini

Di akhir pemaparannya, Plt Gubernur menegaskan bahwa seluruh satuan tugas yang telah dibentuk bukan sekadar struktur administrasi di atas kertas, melainkan instrumen kerja nyata untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat diantisipasi sejak dini.

Ia berharap kehadiran Sesko TNI dalam menyusun rencana kontingensi ini dapat melahirkan dokumen strategis yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pandangan yang produktif antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga rencana kontingensi yang disusun benar-benar dekat dengan kondisi di lapangan dan tidak berkembang menjadi krisis," pungkasnya.

Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Naik Tembus Rp3.781,37/Kg

Tue, 30 Jun 2026 14:07:26 +0700

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya untuk periode 1-7 Juli 2026 mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga yang digelar Selasa (30/6/2026), kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau naik 1,99 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan kenaikan tersebut, harga TBS untuk tanaman umur 9 tahun ditetapkan menjadi Rp3.781,37 per kilogram dan berlaku selama satu minggu ke depan.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si mengatakan, penetapan harga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 tentang Pedoman Umum Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra.

"Hasil rapat tim penetapan harga menetapkan bahwa harga TBS mitra swadaya periode 1-7 Juli 2026 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99 persen, sehingga harga pembelian TBS menjadi Rp3.781,37 per kilogram," kata Defris.

Ia menjelaskan, kenaikan harga TBS pada periode ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan harga inti sawit (kernel) di tingkat penjualan.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO dan harga kernel. Pada periode ini harga penjualan CPO naik sebesar Rp277,49 per kilogram dan harga kernel naik sebesar Rp373 per kilogram dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Pada periode ini, indeks K yang digunakan sebesar 92,45 persen dengan harga cangkang ditetapkan Rp23,11 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata CPO tercatat Rp15.541,13 per kilogram dan harga kernel Rp13.319,00 per kilogram.

Defris menambahkan, apabila terdapat pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan, maka penetapan harga mengikuti ketentuan Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Dalam kondisi tertentu, harga yang digunakan merupakan harga rata-rata tim atau harga rata-rata KPBN apabila memenuhi ketentuan validasi.

"Harga rata-rata CPO KPBN periode ini sebesar Rp15.525,00 per kilogram dan harga kernel KPBN sebesar Rp12.795,00 per kilogram. Mekanisme ini dilakukan agar penetapan harga tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Menurut Defris, Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga terus melakukan pembenahan tata kelola penetapan harga TBS agar berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

"Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga agar sesuai regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Upaya ini didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Adapun rincian harga TBS mitra swadaya Provinsi Riau periode 1-7 Juli 2026 yakni umur 3 tahun Rp2.923,85 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.263,53 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.504,91 per kilogram, umur 6 tahun Rp3.640,78 per kilogram, umur 7 tahun Rp3.722,68 per kilogram, umur 8 tahun Rp3.768,04 per kilogram, umur 9 tahun Rp3.781,37 per kilogram, umur 10-20 tahun Rp3.740,94 per kilogram, umur 21 tahun Rp3.676,90 per kilogram, umur 22 tahun Rp3.603,42 per kilogram, umur 23 tahun Rp3.519,88 per kilogram, umur 24 tahun Rp3.456,66 per kilogram, umur 25 tahun Rp3.404,73 per kilogram, umur 26 tahun Rp3.386,06 per kilogram, umur 27 tahun Rp3.357,12 per kilogram, umur 28 tahun Rp3.302,31 per kilogram, umur 29 tahun Rp3.262,08 per kilogram, dan umur 30 tahun Rp3.170,13 per kilogram.

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Walikota Kunjungan Kerja ke DJPb Kanwil Riau

Mon, 29 Jun 2026 14:06:43 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah (DJPb Kanwil) Provinsi Riau, Senin (29/6/2026).

Didampingi Kepala Inspektorat Zulhelmi Arifin dan Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, kedatangan Walikota Agung disambut secara langsung oleh Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto.

Kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi ini diisi dengan diskusi singkat antara Walikota Agung dengan Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto, bertempat di ruang rapat kantor DJPb setempat.

Usai pertemuan, Walikota Agung menyampaikan terdapat berbagai hal yang ia bahas dalam diskusi bersama Kepala DJPb Kanwil Riau tersebut.

"Yang pertama tentu pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Yang kedua, tadi kita membahas terkait pola pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, terang Walikota Agung, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DJPb Riau membahas seputar kolaborasi yang bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tadi ada beberapa peluang yang kita tangkap terkait adanya bantuan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada dalam program DJPb," tutupnya.

Hari Gerak PKK ke-54, Wali Kota Agung Dorong PKK Jadi Pelopor Kebersihan dan Wujudkan Zero Anak Putus Sekolah

Tue, 30 Jun 2026 14:05:41 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru yang dinilainya selama ini aktif membantu pemerintah. TP PKK Pekanbaru menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Agung pada peringatan Hari Gerak PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

"PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung percepatan pembanguna,

mengapresiasi PKK yang sangat aktif membantu pemerintah dan masyarakat. PKK juga menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program," ujarnya.

Pada momentum Hari Gerak PKK ke-54, Agung berharap organisasi tersebut semakin dekat dengan masyarakat. Peran PKK dinilai tidak hanya terbatas pada pembinaan keluarga. Tetapi, PKK juga harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan, merawat alam, serta menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru.

"Harapannya, PKK semakin dekat dengan masyarakat, membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mempercepat pembangunan, menjaga lingkungan, serta menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga menjelaskan hadiah umrah bagi dua kader PKK merupakan bentuk apresiasi yang diberikan secara pribadi sebagai kepala daerah. Penghargaan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada kader-kader PKK yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk masyarakat.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga tengah menyiapkan berbagai program penghargaan bagi masyarakat sebagai upaya mendorong partisipasi dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya melalui pemberian hadiah kepada wajib pajak yang memiliki catatan kepatuhan terbaik sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mendukung program pemerintah, termasuk yang taat membayar pajak. Salah satu bentuk penghargaan yang sedang disiapkan adalah hadiah umrah dan bentuk apresiasi lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, Agung meminta kader PKK ikut mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak ada anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Ia juga menyoroti masih adanya anak yang belum dapat mengambil ijazah karena terkendala tunggakan biaya pendidikan. Persoalan tersebut memerlukan perhatian bersama, termasuk keterlibatan PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Kami ingin seluruh elemen bergerak bersama untuk mewujudkan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. PKK memiliki peran penting dalam memantau dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat," tutupnya.

Disdik Riau Keluarkan Surat Edaran Larangan Sekolah Jual Seragam Siswa

Thu, 25 Jun 2026 23:01:33 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Riau kembali menegaskan komitmennya untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027, seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Riau dilarang menjual, menyediakan, atau mewajibkan peserta didik membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8/DISDIK/2026 tentang Pakaian Seragam Sekolah pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diterbitkan Disdik Riau sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan surat edaran itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak tanpa adanya kewajiban membeli dari pihak tertentu.

"Kami menegaskan bahwa sekolah tidak diperkenankan menjual, menyediakan, ataupun mewajibkan orang tua membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu. Orang tua memiliki kebebasan untuk membeli atau membuat sendiri seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Erisman menegaskan bahwa pengadaan seragam pada prinsipnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Pengadaan seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Namun pemerintah dan masyarakat dapat membantu, terutama bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi," katanya.

Selain melarang praktik penjualan seragam oleh sekolah, Disdik Riau juga mengingatkan agar satuan pendidikan tidak mewajibkan peserta didik membeli seragam baru setiap kali naik kelas atau saat penerimaan peserta didik baru.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah munculnya biaya tambahan yang berpotensi memberatkan orang tua, terutama pada awal tahun ajaran ketika kebutuhan pendidikan anak biasanya meningkat.

Disdik Riau menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Orang tua diberikan kebebasan memilih tempat membeli atau menjahit sendiri seragam sekolah sesuai model, warna, dan atribut yang telah ditetapkan.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah berharap seluruh satuan pendidikan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, tertib, serta tidak menambah beban biaya yang tidak diperlukan bagi masyarakat.

Kebijakan ini juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam memastikan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi seluruh peserta didik, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hasil RUPS-LB PT SPR Trada: Aspandiar Jadi Komisaris, Suwandi Resmi Jabat Direktur

Wed, 24 Jun 2026 23:00:49 +0700

PEKANBARU - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT SPR Trada memutuskan, dua nama jadi nahkoda baru. Yakni Aspandiar sebagai Komisaris dan Suwandi sebagai Direktur.

Jabatan penting anak dari PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) ini ditetapkan melalui RUPSLB Rabu (24/6/26) menggantikan Tata Haira dan Ramli Walid masing-masing sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT Trada yang ditetapkan juga melalui RUPSLB pada Oktober 2025 lalu.

"Saya yakin mereka ini akan mampu mengangkat PT Trada jauh lebih baik lagi ke depan," kata Dirut PT SPR, Muhammad Haris Kampai, usai RUPSLB di kantornya, Jalan Diponegoro.

Menurut Haris, rapat juga dihadiri pemegang saham tersebut diyakini dua nama Aspandiar dan Suwandi diingatkan wajib mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Karena itu, pentingnya inovasi-inovasi dalam menggali segala potensi sesuai dengan core bisnis PT Trada. Mulai dari perdagangan, pertanian, kehutanan.

Dari aspek tersebut sangat banyak yang memungkinkan PT Trada jauh bisa besar lagi. Sebagai bentuk penekanan, Haris sudah menegaskan kepada dua nahkoda baru PT Trada tersebut agar cepat berbenah, berinovasi lalu berkembang tumbuh besar.

Pada kesempatan ini, Haris juga menekankan penunjukan Aspandiar dan Suwandi sudah melalui kajian. Tak ada unsur tertentu.

Sebagai bentuk dorongan, mereka harus dievaluasi pertiga bulan. Setiap laporan wajib memberikan hasil progres nyata, tidak sekedar di atas kertas saja. Jika dalam setahun tak ada perubahan, maka konsekuensi pun diambil demi perkembangan PT Trada.

"Tak ada istilah anak emas. Jangankan mereka, saya juga diberi target oleh pemegang saham bekerja, lalu memberikan deviden untuk daerah.

Selain RUPSLB PT Trada, SPR akan melanjutkan agenda serupa di anak perusahaan lainnya. Yakni PT SPR Cipta Lestari.

“Insyaallah, pada Jumat (26/6) mendatang akan dilaksanakan RUPS-LB PT SPR Cipta Lestari di Kantor SPR Pekanbaru. Target kami, seluruh proses penyegaran direksi anak perusahaan dapat tuntas dalam bulan ini,” paparnya.

Dengan selesainya proses restrukturisasi tersebut, Haris berharap seluruh anak perusahaan SPR dapat segera bergerak menyusun dan menjalankan program kerja yang lebih terarah guna meningkatkan kinerja perusahaan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pukau Ribuan Warga, Drumcorps Gita Abdi Praja IPDN Meriahkan Hari Jadi ke-242 Pekanbaru

Wed, 24 Jun 2026 22:59:49 +0700

PEKANBARU - Suasana perayaan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru mendadak riuh dan meriah, Selasa (23/6/2026). Ribuan pasang mata dibuat terpukau oleh penampilan spektakuler dari Drumcorps Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang turun langsung menyapa masyarakat Kota Bertuah.

Mereka ?bukan sekadar unjuk kebolehan di satu tempat, para praja berbakat ini sukses menarik perhatian publik lewat aksi defile yang megah. Rombongan memulai rute dari Komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Seluruh praja berjalan gagah menyusuri Jalan Jenderal Sudirman hingga akhirnya menyuguhkan performa puncak yang memukau di sepanjang Jalan Gajah Mada.

?Derap langkah yang kompak, dentuman drum yang bertenaga, serta formasi baris-berbaris yang presisi berhasil menjadi magnet bagi warga yang memadati sepanjang rute jalan protokol tersebut.

?Aksi memukau para praja IPDN ini turut disaksikan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho bersama jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

?Agung menyampaikan rasa kagum dan terima kasihnya atas kehadiran Drumcorps Gita Abdi Praja yang telah memberikan warna tersendiri dalam perayaan hari jadi kota tahun ini.

?"Kehadiran para praja IPDN ini benar-benar luar biasa dan berhasil memeriahkan momen Hari Jadi ke-242 Pekanbaru. Kami sangat mengapresiasi semangat dan disiplin tinggi yang mereka tampilkan hari ini," ujarnya.

?Lebih lanjut, Agung berharap penampilan memukau dari corps musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan. Namun juga mampu membawa dampak positif bagi generasi muda di Pekanbaru.

?"Saya berharap para praja ini bisa menjadi inspirasi nyata bagi kawula muda di Kota Pekanbaru. Semoga lewat momentum ini, banyak anak muda kita yang termotivasi untuk belajar giat, menanamkan jiwa kedisiplinan, dan suatu saat nanti bisa ikut mengabdi kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Gelar Vaksinasi Rabies Gratis, ini Jadwal dan Lokasinya!

Thu, 25 Jun 2026 22:59:01 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bakal menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Vaksinasi gratis ini bakal diselenggarakan Pemko, melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Pekanbaru, 1 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan ini rencananya dipusatkan di halaman Kantor Distankan Pekanbaru, Jalan Ibrahim Sattah, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

Masyarakat dapat membawa hewan peliharaan nya untuk mendapatkan vaksinasi rabies gratis. Hewan yang dapat divaksin di antaranya, kucing, anjing, kera/monyet, dan musang.

"Kegiatan ini kita gelar sempena HUT Pekanbaru Ke-242 dan juga dalam rangka kick off bulan vaksinasi rabies serentak," kata Kepala Distankan Kota Pekanbaru, Maisisco, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, vaksinasi rabies diberikan kepada hewan yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya hewan dalam kondisi sehat, berusia minimal tiga bulan, tidak sedang bunting, dan dapat dikendalikan oleh pemilik saat proses vaksinasi berlangsung.

Masyarakat bisa mendaftar melalui link s.id/VaksinHewanGratisPku untuk mendapatkan vaksinasi gratis bagi hewan peliharaannya. Kegiatan nantinya bakal dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

"Kita targetkan untuk 200 hewan peliharaan yang mendapat vaksinasi rabies gratis ini," jelasnya.

Maisisco mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru yang memiliki hewan peliharaan, agar memberikan vaksinasi rabies guna mencegah penyakit rabies pada hewan tersebut.

Kemudian juga bermanfaat untuk melindungi keluarga dan masyarakat terhadap gigitan hewan rabies. Serta menjaga lingkungan tetap aman dan ssehat.

Operasi Tangkap Tangan atau Operasi Tangkap Kacung? Bandar Narkoba Lipat Kain Tetap Berkeliaran!

Wed, 24 Jun 2026 13:24:00 +0700

KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.

YKAN Kembali Lakukan Peninjauan Progres di Sejumlah Titik Kegiatan Restorasi Mangrove Desa Teluk Pambang

Tue, 23 Jun 2026 23:41:59 +0700

BANTAN - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) kembali melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan restorasi dan perlindungan mangrove di Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan.

Pembukaan seremoni kegiatan monitoring dan evaluasi ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Teluk Pampang pada Senin, 22 Juni 2026.

Dalam arahannya, Riau Partnership Coordinator YKAN, Fadil Nandila, mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan per tiga bulan, tujuannya untuk melihat langsung perkembangan dan kemajuan kegiatan restorasi mangrove yang dilakukan kelompok Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Desa Teluk Pampang.

"Dengan adanya kegiatan monev ini kita ingin lihat, apakah ada dampak perubahan positif terhadap perkembangan kegiatan restorasi mangrove yang dilakukan LPHD Desa Teluk Pambang, sehingga kita dapat mitigasi mana yang perlu diperbaiki, dibenahi, dan dipertahankan. Itulah gunanya dari monitoring dan evaluasi kita lakukan hari ini ke lapangan," ujar Fadil.

Lanjut Fadil, pada prinsipnya YKAN ingin dengan kegiatan restorasi mangrove ini juga berdampak ekonomi kepada banyak pihak. "Ke depan kita akan dorong yang tergabung dalam KUPS Srikandi Kuliner Biota Mangrove, kita jadikan nanti ada rantai bisnis, dari perempuan Suku Asli ke perempuan multi-etnis yang akan mempersiapkan menu-menu kuliner dari buah tanah. Kita ingin Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini dapat memanfaatkan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti budidaya madu, kepiting bakau, dan ekowisata," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LPHD Desa Teluk Pambang, Indra Sukmawan, dalam paparannya mengatakan, saat ini pihaknya terus rutin melakukan kegiatan restorasi dan perlindungan mangrove, seperti perbaikan parit sekunder, melakukan penyulaman, pembibitan, penanaman, pemantauan, dan perlindungan kawasan restorasi.

Kegiatan restorasi mangrove ini, lanjut Indra, LPHD Teluk Pambang mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan mangrove.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan pelatihan keterampilan usaha dan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

"Kita pun rutin melakukan diskusi bersama masyarakat maupun kelompok mangrove, supaya pelaksanaan kegiatan restorasi dan perlindungan mangrove dapat dilakukan secara bersama-sama, sehingga kelestarian lingkungan dan alam terus terjaga dengan baik," ungkapnya.

Kepada pihak YKAN, Indra, berharap agar terus men-support serta memberikan bimbingan kepada LPHD Desa Teluk Pambang, karena tanpa motivasi serta bantuan dari YKAN, kegiatan restorasi mangrove ini akan sulit terlaksana dengan baik.

Pj. Kepala Desa, diwakili Sekdes, Marhadi, mengatakan, Pemerintah Desa Teluk Pambang mengucapkan terima kasih kepada pihak YKAN, yang terus berkomitmen memberikan semangat, dukungan dan bimbingan kepada masyarakat terutama LPHD Desa Teluk Pambang yang telah melakukan pemeliharaan, restorasi dan perlindungan mangrove.

"Keberadaan Tim YKAN di desa ini sangat membantu masyarakat untuk menjaga hutan mangrove bersama pemerintah desa dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), kemudian juga berdampak terhadap pelaku UMKM kami dengan diadakannya berbagai kegiatan di sini. Kami berharap Desa Teluk Pampang menjadi contoh, bagi desa-desa yang lain," ungkapnya.

Usai pemaparan tentang progres kegiatan restorasi dan perlindungan mangrove dari LPHD Desa Teluk Pampang, kegiatan monev ini, dilanjutkan peninjauan langsung ke sejumlah titik kawasan restorasi dan perlindungan mangrove Desa Teluk Pambang.

Turut ikut mendampingi pemantauan tersebut, Coastal Resilience Senior Manager YKAN, Mariski Nirwan; Direktur Development YKAN, Ratih Loekito; Kepala KPH Bengkalis Pulau, diwakili Kepala Tata Usaha, Bustami Bhabinkamtibmas, A.S Depari; Kelompok LPHD; dan Mahasiswa KKN Desa Teluk Pambang.