Latest Posts

Bupati Kampar Pimpin Rapat Terkait Surat Edaran Mendagri Tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mon, 06 Apr 2026 13:57:49 +0700

Bangkinang Kota,- Bupati Kampar Ahmad Yuzar.S.Sos.MT pimpin rapat terkait surat edaran transformasi budaya ASN terkait pelaksanaan WFH dan WFO di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Senin (6/4).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Dr.Ardi Mardiansyah.S.Stp.M.Si, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten I II III Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Kampar dan Kepala Bagian.

Mengenai surat edaran Kemendagri yang menjadi dasar rapat ini menekankan pentingnya perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, penilaian kinerja ASN juga menjadi fokus utama, mengingat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah semakin tinggi. Dalam konteks ini, pengaturan WFH dan WFO menjadi bagian integral untuk memastikan efektivitas kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Rapat dimulai dengan pemaparan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.S.Sos.MT mengenai urgensi transformasi budaya ASN. Beliau menegaskan bahwa ASN di Kabupaten Kampar harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal digitalisasi pelayanan publik.

“ASN Kabupaten Kampar harus menjadi teladan dalam disiplin, inovasi dan pelayanan. Transformasi budaya bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari,” tegas Ahmad Yuzar.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai penilaian kinerja ASN. Sistem penilaian yang lebih objektif, transparan dan berbasis capaian kerja menjadi poin penting. Bupati menekankan bahwa penilaian kinerja tidak boleh hanya formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan kontribusi ASN terhadap masyarakat.

Topik berikutnya yang dibahas adalah pengaturan WFH dan WFO. Bupati Ahmad Yuzar menekankan perlunya keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“WFH bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu, tetapi pelayanan publik tetap harus berjalan optimal. Oleh karena itu, pengaturan WFH dan WFO harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, beberapa kepala dinas dan pejabat terkait memberikan masukan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan WFH, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan pengawasan produktivitas ASN. Bupati menanggapi dengan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sejumlah kesepakatan pelaksanaan, setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi transformasi budaya ASN sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing. Sistem penilaian kinerja akan diperkuat dengan indikator yang lebih jelas dan terukur. Serta pengaturan WFH dan WFO akan diterapkan secara fleksibel namun tetap berorientasi pada pelayanan publik.

“Di akhir rapat, Bupati Kampar juga menyampaikan bahwa transformasi budaya ASN adalah fondasi bagi kemajuan Kampar. Mari kita wujudkan birokrasi yang profesional, transparan dan melayani dengan sepenuh hati,” tutupnya.

Tindaklanjuti SE Mendagri, Pemerintah Kabupaten Kampar Terbitkan Surat Edaran Transformasi Budaya Kerja ASN

Tue, 07 Apr 2026 13:56:19 +0700

Bangkinang – Pemerintah Kabupaten Kampar secara resmi menerbitkan Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 800/UM/115 tentang Ketentuan Teknis Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik di daerah.

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang di Keluarkan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800.15/3349/SJ Tanggal 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dalam edaran tersebut, seluruh ASN diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mengombinasikan pola kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), Senin (6/4/26)

Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menegaskan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel ini bertujuan untuk mendorong transformasi budaya kerja ASN agar lebih efektif, efisien, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam ketentuannya, pelaksanaan WFH diberlakukan satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik. Selain itu, masing-masing perangkat daerah diminta mengatur proporsi ASN yang menjalankan WFH dan WFO sesuai dengan beban kerja.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penggunaan tanda tangan elektronik, serta optimalisasi sistem informasi kepegawaian dan layanan digital lainnya.

Dalam rangka efisiensi, ASN juga diimbau untuk melakukan penghematan energi, air, dan bahan bakar minyak (BBM), antara lain dengan mengatur penggunaan listrik, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta mengoptimalkan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, efisiensi anggaran perjalanan dinas ditargetkan mencapai 50 persen melalui pengurangan frekuensi perjalanan dan jumlah rombongan. Rapat dan kegiatan kedinasan juga didorong untuk dilaksanakan secara daring atau hybrid.

Meski demikian, beberapa unit pelayanan publik tetap diwajibkan menjalankan sistem WFO secara penuh, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, kependudukan, kebersihan, serta layanan darurat dan ketertiban umum guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Kampar juga akan memanfaatkan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mendukung lingkungan sehat dan mengurangi polusi, pemerintah daerah juga akan melaksanakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) setiap hari Minggu di Kota Bangkinang.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan. Bupati Kampar berharap seluruh ASN dapat melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya birokrasi yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Kampar Menyerahan LKPD Unaudited Tahun 2025 Kabupaten Kampar

Tue, 31 Mar 2026 13:53:15 +0700

Pekanbaru,- Bupati Kampar Ahmad Yuzar.S.Sos.MT, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Acara berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Riau. Selasa (31/3).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto P.S.T. MM.CSFA.GRCA.GRCP, Ketua DPRD Kab Kampar Ahmad Taridi.S.Hi.MM, Penjabat Sekretaris Daerah Dr.Ardi Mardiansyah.S.Stp.M.Si, Plt Kepala Inspektur Muhammad Irsyad Kepala BPKAD Drs.Dendi Zulhairi.M.Si

Penyerahan LKPD Unaudited dilakukan langsung oleh Bupati Kampar kepada Kepala BPK Perwakilan Riau. Dalam momen tersebut, Ahmad Yuzar.Sos.MT menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat Kampar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati Kampar berharap agar proses pemeriksaan LKPD dapat berjalan lancar dan hasilnya kembali memberikan penilaian terbaik bagi Kabupaten Kampar. Ia menekankan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Opini WTP adalah cerminan dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin setiap kebijakan fiskal berdampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Kampar,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala BPK Perwakilan Riau Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto P.S.T. MM.CSFA.GRCA.GRCP menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. “Kami mengapresiasi komitmen Bupati Kampar dan jajaran dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Karhutla di Lahan Gambut Kering di Teluk Lancar Bengkalis

Tue, 07 Apr 2026 13:51:26 +0700

PEKANBARU - Tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melaksanakan operasi pemadaman intensif di wilayah Desa Teluk Lancar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, luas lahan yang terbakar pada hari ini mencapai kurang lebih 70 hektare dengan karakteristik lahan gambut yang kering dan memiliki kedalaman cukup dalam, sehingga menyulitkan proses pemadaman secara menyeluruh.

Operasi pemadaman dipimpin langsung oleh Asops Kasdam XIX/TT Kolonel Inf. Rendra Dwi Ardhani, SE, MHan, selaku Koordinator Lapangan, bersama Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa sebagai Wakil Koordinator.

Kegiatan ini juga dihadiri dan didukung oleh Karoops Polda Riau Kombes Pol. Ino Harianto, Sekda Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, serta Dandim Bengkalis Letkol Inf. Haris yang turut terjun langsung memastikan penanganan berjalan efektif dan terkoordinasi.

Pemadaman di darat dilaksanakan oleh Satgas Darat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta masyarakat setempat. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran yang terus berkembang akibat kondisi lingkungan yang ekstrem.

Di sisi lain, dukungan pemadaman dari udara dilakukan melalui water bombing oleh Satgas Udara yang dipimpin Capt. Pilot Arif Budiarto, guna menjangkau titik api yang sulit diakses oleh personel di lapangan.

Upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala utama, antara lain kondisi gambut yang kering dan dalam. Sehingga api membara hingga ke lapisan bawah, keterbatasan sumber air di sekitar lokasi, serta arah angin yang berubah-ubah yang mempercepat penyebaran api.

Meski demikian, dengan kerja sama yang solid dari seluruh unsur yang terlibat, proses pemadaman menunjukkan perkembangan signifikan dan terus dioptimalkan hingga seluruh titik api dapat dikendalikan.

Tim Satgas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan upaya penanggulangan karhutla di wilayah Provinsi Riau.

Atasi Defisit Anggaran, Bupati Suhardiman Amby Instruksikan PPNS Kuansing Perketat Penegakan Perda

Mon, 06 Apr 2026 13:50:32 +0700

Kuansing - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami defisit. Dalam instruksi terbarunya, ia meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk memperketat penegakan Peraturan Daerah (Perda). Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan regulasi yang lebih disiplin.

Dalam Rapat Koordinasi PPNS se-Kuansing yang digelar Senin (6/4/2026), Bupati menekankan bahwa kinerja penyidik tidak boleh lagi sekadar formalitas, melainkan harus lebih progresif dan inovatif. Ia meyakini bahwa penegakan aturan yang efektif di lapangan berkorelasi langsung dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.

"Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit, kehadiran PPNS yang bekerja sesuai koridor aturan diharapkan mampu berkontribusi besar dalam meningkatkan PAD," tegas Suhardiman.

Langkah penguatan penyidik di tingkat kabupaten ini mendapat apresiasi tinggi dan sorotan khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyebut inisiatif Kabupaten Kuansing ini sebagai sebuah terobosan. Menurutnya, fokus Kuansing dalam menggerakkan mesin penyidik sipil untuk pemulihan ekonomi daerah adalah langkah yang sangat tepat.

“Upaya optimalisasi kinerja PPNS secara terstruktur seperti ini merupakan yang pertama di Provinsi Riau,” ungkap Sri Sadono Mulyanto.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara penyidik sipil dan instansi penegak hukum lainnya sangat krusial. Hal ini tidak hanya memperkuat wibawa hukum pemerintah daerah di mata masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengamankan sumber-sumber penerimaan negara yang selama ini bocor atau tidak tergarap.

Rapat koordinasi yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Polres Kuansing dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Kehadiran unsur kepolisian dan yudikatif tersebut menggarisbawahi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam proses penyidikan non-kepolisian. Kerja sama ini memastikan bahwa setiap tindakan yustisial yang dilakukan PPNS memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.

Asisten I Setda Kuansing, Fahdiansyah, yang memimpin jalannya diskusi teknis, mencatat bahwa efektivitas kinerja PPNS sangat bergantung pada dukungan operasional dari Satpol PP serta supervisi hukum dari kepolisian dan kejaksaan. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap pelanggaran Perda dapat diproses hingga tuntas. Ia berharap para penyidik dapat lebih berani dalam menindak pelanggaran yang berdampak langsung pada kerugian pendapatan daerah.

Secara yuridis, operasional PPNS di Kuansing berpijak pada mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi ini memberikan wewenang khusus bagi pegawai sipil tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal ini memberikan legalitas penuh bagi PPNS untuk bertindak sebagai "ujung tombak" penegakan aturan daerah.

Susun Renja TA 2027, Setdaprov Riau Patuhi Tahapan Perencanaan Sesuai Aturan Pusat

Tue, 31 Mar 2026 13:47:38 +0700

PEKANBARU - Asisten III Setdaprov Riau M Job Kurniawan mewakili Sekdaprov Riau Syahrial Abdi membuka secara langsung Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (31/3/2026).

Kepala Biro Adpim Provinsi Riau Mardoni Akrom mengatakan bahwa kegiatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Setdaprov Riau dilaksanakan sesuai amanat pasal 136 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi ini tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

"Oleh karena itu, ini kita lakukan dan OPD Sekretariat Daerah merupakan bagian tahapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027," kata Mardoni.

Pihaknya juga menyampaikan, tujuan pelaksanaan forum perangkat daerah penyusunan Renja Setdaprov Riau adalah dalam rangka penajaman target kinerja sasaran. Lalu, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja perangkat daerah.

"Kemudian, tujuan lainnya untuk tercapainya kesepakatan forum perangkat daerah yang dirumuskan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau M Job Kurniawan menegaskan, bahwa forum perangkat daerah ini untuk mempertajam indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

"Maka diharapkan kepada seluruh biro, melalui forum perangkat daerah ini dapat dimanfaatkan untuk mensinkronisasikan program dan mempertajam kembali indikator serta targetnya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tidak ada yang tumpang tindih," terang M Job.

Untuk diketahui, forum perangkat daerah ini dilakukan sesuai dengan jadwal, tahapan dan pola pembahasan proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2026 dan untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kemudian, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan tata cara perubahan RPJPD, serta RPJMD, dan RKPD.

Selain itu, hasil kesepakatan forum ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2026, yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang Provinsi Riau.

"Saya harap Kepala Biro di lingkup Pemprov Riau dapat memperhatikan terhadap kebutuhan, pemenuhan dan pelaporan rencana strategis yang telah ditetapkan. Saya juga berharap melalui forum perangkat daerah ini sebagai pemenuhan kebutuhan dapat mengedepankan skala prioritas," pintanya.

Wali Kota Agung Nugroho Sampaikan LKPj Tahun 2025 ke DPRD

Mon, 30 Mar 2026 13:46:22 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2025 ke DPRD setempat.

Penyampaian LPKj itu berlangsung melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar LKPj Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025, Senin (30/3/2026) sore.

Bertempat di Ruang Balai Payung Sekaki gedung DPRD Pekanbaru, Rapat Paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid ST MH.

Turut hadir pada paripurna tersebut, Wakil Wali Kota H Markarius Anwar ST MArch, Pj Sekdako Drs Ingot Ahmad Hutasuhut, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Usai paripurna, Wali Kota Agung menyebutkan bahwa penyampaian LKPj itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang LKPJ Kepala Daerah.

"Jadi sesuai dengan peraturan Mendagri, bahwa dalam satu tahun pemerintahan tentu harus melaporkan LKPj nya kepada DPRD. Maka hari ini kita sampaikan," ucapnya.

Di LKPj dimaksud, terang Wali Kota Agung, Pemko Pekanbaru memaparkan berbagai keberhasilan dari program yang dilaksanakan di tahun anggaran 2025.

"Keberhasilan-keberhasilan yang disampaikan tentu atas dukungan dan kerjasama juga dari DPRD dan didukung oleh seluruh OPD, termasuk juga dari masyarakat Kota Pekanbaru," ujarnya.

"Jadi keberhasilan ini bukan karena kami sendiri, tapi karena saling bahu membahu," tegas Wali Kota Agung menambahkan.

Dikatakannya, di 2025 memang tidak semua program yang dapat diselesaikan secara menyeluruh kerana keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kota.

"Tapi tahun 2025 merupakan kombinasi, lompatan yanng cukup besar bagi Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Pekanbaru," tutup Wali Kota Agung.

Pemko Pekanbaru Bakal Bangun Taman di Tepian Sungai Siak

Mon, 06 Apr 2026 13:44:58 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berencana membangun taman dengan desain modern di tepian Sungai Siak tahun ini. Menariknya, pembangunan taman itu menggunakan anggaran CSR dari pihak swasta.

Lokasi taman ini berada tepat dibawah Jembatan Leighton 1 atau Simpang Jalan Nelayan - Yos Sudarso, Rumbai. Rencananya, luas taman yang bakal dibangun mencapai 1 hektar dan bakal menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Insyaallah taman ini akan dibangun tahun ini menggunakan anggaran CSR. Dia bangun taman kota dibawah jembatan Siak 1, namanya Ruang Terbuka Hijau Biru (RTH-B)," kata Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM usai meninjau lokasi pembangunan taman, Senin (6/4/2026).

Nantinya pada taman itu akan dibangun satu air mancur besar disertai lampu. Berkemungkinan air mancur itu juga dilengkapi musik dan dapat menari.

Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan swasta masih mengkonsep kawasan itu semenarik mungkin. Nantinya, RTH itu diharapkan bisa menjadi ikon baru di Kota Pekanbaru karena keunikannya.

"Kalau anggarannya ya cukup besar, kalau dihitung kasat mata saja mungkin lebih dari Rp5 miliar. Ini nanti akan kita ekspose satu-satu," jelas Agung.

Lahan yang bakal dibangun itu merupakan tanah dari Pemko Pekanbaru. Saat ini ada beberapa bangunan rumah warga yang berdiri pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di sana.

"Kita carikan solusinya, kita komunikasikan ke pemiliknya dan mereka mau pindah ke tempat yang kayak, ke Rusunawa. Arah pembangunan kita sekarang ini menghadap ke Sungai Siak. Kita merubah wilayah tersebut lebih indah lagi," ulas Agung.

Wako menargetkan agar pembangunan Kota Pekanbaru ini tidak hanya bergantung dari APBD saja. Namun butuh kolaborasi dari sejumlah pihak untuk kemajuan kota.

Apalagi saat ini Pemko Pekanbaru banyak menggandeng pihak swasta melalui anggaran CSR untuk membangun sejumlah fasilitas umum. Mulai dari halte Bus TMP hingga RTH.

Bantuan Pangan Februari-Maret untuk KPM di Pekanbaru Mulai Disalurkan

Tue, 07 Apr 2026 13:43:57 +0700

PEKANBARU - Bantuan pangan periode Februari - Maret 2026 untuk 63.243 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru, mulai disalurkan.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilepas secara langsung oleh Plt Gubernur SF Hariyanto, bertempat di gudang Perum Bulog Jalan Jenderal Sudirman, Senin (6/4/2026) kemarin.

Usai pelepasan, Wako Agung menyampaikan bahwa warga penerima bantuan pangan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup tajam di 2026 ini.

"Biasanya pekanbaru hanya mendapatkan bantuan sebanyak 19 ribu (KPM), sekarang naik jadi 63.243 (KPM)," kata Wako Agung.

Untuk itu, Wako Agung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian lebih untuk warga di Kota Bertuah.

"Bantuan dari Bapak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa. Kami terima kasih juga kepada Bulog yang melakukan penyaluran," ucapnya.

Ditargetkan, lanjut Wako Agung, penyaluran bantuan pangan Februari-Maret 2026 untuk 63.243 KPM sudah tuntas pada April ini.

"Walaupun targetnya secara nasional di Bulan Mei, tapi kami komitmen di Bulan April ini sudah selesai (penyaluran)," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru Adrizal menjelaskan, 63.243 KPM tersebut masing-masing menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

"Bantuan ini alokasi Februari-Maret. Untuk satu bulannya sebanyak 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita. Karena dua bulan, masing-masing penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter MinyaKita," terang Adrizal.

LKPJ 2025, Pemprov Riau Fokus Perkuat Pembangunan Manusia dan Stabilitas Ekonomi

Mon, 16 Mar 2026 23:20:08 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, penguatan ketahanan fiskal, serta peningkatan efektivitas program pembangunan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di DPRD Provinsi Riau, Senin (16/3/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas akses layanan pendidikan serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.

“Pada sektor pendidikan, pemerintah terus meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), serta peningkatan kompetensi guru,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga terus membangun Unit Sekolah Baru dan menambah Ruang Kelas Baru di sejumlah wilayah. Selain itu, peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian pemerintah guna mendukung kualitas pembelajaran di Provinsi Riau.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya. Upaya tersebut juga mencakup peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

“Pada sektor kesehatan dilakukan peningkatan pelayanan rumah sakit serta dukungan terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil,” jelasnya.

Selain meningkatkan kualitas layanan dasar, Pemerintah Provinsi Riau juga memperkuat strategi pembangunan dengan menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menghadapi berbagai tantangan sehingga pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan secara strategis.

Pembangunan infrastruktur saat ini difokuskan pada pemeliharaan jalan provinsi agar tetap fungsional bagi masyarakat. Sementara pembangunan infrastruktur strategis tetap diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi serta penguatan sektor produktif. Pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah menjadi salah satu fokus pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2025 secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Selain itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat juga terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Program tersebut antara lain melalui pembinaan kepada petani serta dukungan terhadap ketersediaan pupuk dan bibit berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau juga mendorong pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Riau Creative Hub, Waterfront City, Masjid Al Wathan, serta Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagai destinasi wisata sekaligus penguatan pelaku UMKM.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal serta kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau terus meningkat. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD juga diharapkan mampu memperkuat pembangunan Provinsi Riau ke depan.

Jaga Stabilitas Harga Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Wakil Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Mon, 16 Mar 2026 23:19:09 +0700

Bangkinang Kota - Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 melalui Zoom Meeting, yang dirangkaikan dengan Evaluasi dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar di Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (16/3/2026).

Zoom meeting tersebut dipimpin oleh Sekjen Kemendagri RI H. Tomsi Tohir, BPS Pusat, Badan Pangan Nasional, Bulog dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai strategi pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun Daerah, termasuk upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan, penguatan sinergi antarperangkat Daerah dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, Kenaikan Harga Cabai Merah di Kampar Jelang Bulan Puasa Harga cabai merah di Kampar mengalami kenaikan harga sejak Kamis (5/2/2026). Menurut Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (DisdagKUMK) kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil.

Selanjutnya ada Kenaikan Harga Daging Ayam Ras Harga ayam potong pada Februari 2026 masih relatif tinggi. Kondisi ini turut memengaruhi Kabupaten Kampar karena pasokan berasal dari Sumatera Barat, serta di Pekanbaru juga terjadi kenaikan harga yang ikut mendorong pergerakan harga di Kampar. Berimbas pada kenaikan harga komoditas di Kabupaten Kampar. Selain itu, tingginya harga daging ayam ras dipicu oleh kenaikan harga pakan yang meningkatkan biaya produksi, serta meningkatnya permintaan untuk memenuhikebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Sekqnjutnya, Harga Emas Mencatat Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Pergerakan harga hari ini menandai penutupan bulan Februari yang penuh dinamika. Setelah sempat mengalami fluktuasi tajam mulai dari menembus rekor hingga terkoreksi dalam emas Antam berhasil membuktikan ketangguhannya dengan stabil di kisaran Rp 3,04 juta, Kombinasi faktor tersebut membuat emas dipandang mampu mempertahankan posisinya sebagai aset safe haven utama menjelang pergantian tahun ketika keyakinan pasar belum sepenuhnya solid dan merata.
(Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/ 27 Februari 2026)

Pada bulan Februari 2026, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,32%, inflasi y-on-y sebesar 5,14% dan deflasi y-to-d sebesar -0,34%

Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara m-to-m adalah kelompok Perawatan Pribadi, dan Jasa Lainnya dengan andil 0,22% Komoditas penyumbang utama inflasi adalah Emas Perhiasan.

Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara y-on-y adalah: Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dengan andil 1,95%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Tarif Listrik. Selanjutnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,55%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Daging Ayam Ras serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1,05%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan.

Dalam hal tersebut, Wakil Bupati Kampar Menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

“Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar juga selalu melakukan Pasar Murah disetiap Kecamatan, yang mana pasar murah ini meliputi Bahan Pokok dan Kebutuhan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga Bahan Pokok.”ungkapnya.”

Ia juga menyebutkan, dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya maksimal melakukan upaya konkrit serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait supaya selalu menekan angka Inflasi demi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar.”tutupnya.

Meriahnya Festival Lampu Colok di Bukitraya

Mon, 16 Mar 2026 23:17:32 +0700

PEKANBARU - Festival Lampu Colok di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru bergulir, Ahad (15/3/2026) malam. Ada ratusan Lampu Colok memeriahkan festival yang berlangsung di Kelurahan Tangkerang Labuai.

"Alhamdulillah Festival Lampu Colok di Kecamatan Bukit Raya sudah bergulir, ini pertama di Kota Pekanbaru," terang Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar ST MARch dalam kunjungannya.

Dirinya mengapresiasi seluruh warga di Kecamatan Bukit Raya. Terutama warga yang memprakarsai terselenggaranya festival ini. "Kami mengapresiasi warga yang sudah memprakarsai festival ini," ujarnya.

Festival ini juga bertujuan melestarikan budaya Melayu dalam bulan Ramadan. Ajang ini juga memeriahkan malam Lailatul Qadar

Cahaya lampu colok mempelihatkan semangat ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Ia mengajak warga mengisi sepuluh malam terakhir dengan itikaf di masjid.

"Dulu lampu colok ini di perkampungan untuk penerangan sebelum ada lampu listrik," jelasnya.

Markarius menyebut bahwa festival ini bakal berlanjut ke kecamatan lainnya. Ia menilai festival ini bentuk ajang memeriahkan malam Ramadan di seluruh kecamatan.

"Festival ini bukan berpusat di satu kecamatan saja, tapi seluruh kecamatan, supaya syiar nya terasa," ulas Wawako.

?Sementara itu, Camat Bukit Raya Tengku Ardi Dwisasti menilai warga antusias ikut dalam festival ini. Apalahgi persiapannya melibatkan seluruh elemen warga yang ada di Kecamatan Bukit Raya.

?"Festival ini jadi semangat kami untuk melestarikan budaya Melayu di Pekanbaru," pungkasnya.

Bupati Kampar Diwakili Pj Sekda Pimpin Safari Ramadhan di Desa Tanjung Balam Siak Hulu

Fri, 27 Feb 2026 14:11:19 +0700

Siak Hulu – Bupati Kampar yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, menghadiri kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Masjid Raya Al-Jihad, Desa Tanjung Balam, Kecamatan Siak Hulu, Jumat(27/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Tim I Safari Ramadhan Kabupaten Kampar, Camat Siak Hulu Irwansyah, S.STP, Kepala Desa Tanjung Balam Halim Hanafiah, S.IP, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jamaah Masjid Raya Al-Jihad.

Sambutan pertama disampaikan oleh Pengurus Masjid Raya Al-Jihad, Prof. Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kondisi masjid saat ini serta beberapa aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Desa Tanjung Balam, khususnya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pembangunan desa secara umum.

Ia berharap melalui momentum Safari Ramadhan ini, aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi kemajuan Desa Tanjung Balam.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Desa Tanjung Balam kepada rombongan Safari Ramadhan.

Beliau juga memaparkan sejumlah program unggulan Bupati Kampar yang telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar, lanjutnya, terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Siak Hulu.

Sebelum berbuka puasa, kegiatan diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Dr. H. Karima Ibrahim, MA. Dalam ceramahnya, beliau mengajak jamaah untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat ukhuwah Islamiyah.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, turut diserahkan bantuan, antara lain:

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar: 10 paket sembako.

Dari Baznas:

• Santunan untuk 10 anak yatim,

• 5 paket sembako untuk fakir miskin,

• Al-Qur’an untuk Masjid Raya Al-Jihad.

Dari CSR Bank Riau: Bantuan sebesar Rp 20 juta untuk masjid lokasi Safari Ramadhan.

Kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan.

BKMT Bersyalawat Dan Berbagi, Perdalam Ibadah Dan Tingkatkan Kepedulian Kemayarakatan

Sat, 28 Feb 2026 14:10:41 +0700

Kampar, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Kampar di minggu kedua ramadhan seperti yang telah dicanangkan laksanakan berbagai program keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Seperti yang pernah diinfomasikan sebelumnya bahwa setiap Jum'at selama ramadhan akan dilaksanakan kegiatan tersebut, seperti halnya Jum'at kedua diramadhan ini, BKMT Kabupaten Kampar laksanakan kegiatan yang diberi tajuk "BKMT BERSYALAWAT DAN BERBAGI". Untuk kali kedua ini dilaksanakan di Kecamatan Kampar dan dipusatkan di Surau Suluk Desa Batu Belah, Jum'at (27/2).

BKMT Bersyalawat dan Berbagi kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I Hj. Nurjannah yang juga tampak didampingi oleh Wakil Ketua II Hj. Umi Elmi, S.Ag, M.Sy, Sekretaris Dr. Mardiana dan Bendahara Hj. Debby Ricardo, SE, beserta pengurus lainnya.

"Kegiatan ini merupalan salah satu program yang dicanangkan oleh BKMT Kabupaten Kampar untuk dilaksanakan di bulan suci ramadhan. Selain kegiatan keagamaan kita juga lakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat yang benar-bemar membutuhkan" demikian disampaikan Wakil Ketua I ini saat berikan sambitan pada kegiatan ini di depan para jamaah Surau Suluk.

Ia juga menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengintegrasikan ibadah vertikal (hablun minallah) dan ibadah horizontal (hablun minannas). Kegiatan ini menggabungkan upaya peningkatan spiritual melalui pendalaman keislaman dengan aksi sosial untuk meringankan beban sesama.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan pada setiap Jum'at selama bulan ramadhan, dan kami dari BKMT Kabupaten Kampar akan berusaha juga agar kegiatan ini tak hanya dilaksanakan di bulan puasa saja tetapi nantinya dibulan-bulan lainnya untuk dilakukan juga" pungkasnya.

Diakhir kegiatan diserahkan sembako secara simbolis oleh pengurus kepada masyarakat sekitar.

Pemprov Riau Salurkan Bantuan untuk Warga Bukit Kapur

Thu, 26 Feb 2026 14:09:35 +0700

DUMAI - Safari Ramadan 1447 H di Masjid Al Muqorrabin, Bukit Kayu Kapur Dumai, Kamis (26/2/2026) tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyaluran berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat setempat.

Bantuan tersebut dibacakan langsung oleh pembawa acara di hadapan jamaah yang hadir. Rinciannya mencakup dukungan untuk rumah ibadah, para dai, anak yatim, hingga program jaminan sosial.

Melalui program CSR dari BRKS, masjid menerima bantuan sebesar Rp30 juta. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung operasional dan pengembangan fasilitas masjid.

Selain itu, terdapat program paket santunan Idul Fitri untuk 40 penerima manfaat dengan total bantuan Rp20 juta. Kemudian Program Kado Dai Riau (KADIR) juga disalurkan kepada 10 dai penerima manfaat dengan total bantuan Rp10 juta.

Tak hanya itu, santunan anak yatim sebesar Rp500 ribu turut diberikan kepada penerima yang berhak. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai waktu terbaik untuk berbagi dan memperkuat kepedulian sosial.

Pemerintah Provinsi Riau juga menyerahkan santunan jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Program ini menjadi bagian dari komitmen perlindungan sosial bagi warga.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

OMC Terus Digesa, 15 Ton Garam Disebar untuk Pancing Hujan di Langit Bumi Lancang Kuning

Fri, 27 Feb 2026 14:08:36 +0700

PEKANBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini masih melakukan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Riau. Hingga saat ini, total sudah 15 ton garam di semai di langit wilayah provinsi Riau.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, beberapa daerah yang sudah dilakukan OMC yakni di Kabupaten Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir serta Kota Dumai.

“OMC masih terus dilanjutkan, saat ini sudah 15 ton garam di semai. Terutama didaerah pesisir Riau,” sebutnya.

Sementara itu, untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilaporkan terjadi ditiga daerah di Riau. Namun Karhutla ditiga daerah tersebut saat ini hanya tinggal proses pendinginan. Tiga daerah yang masih terjadi Karhutla tersebut yakni di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Siak.

“Untuk di Kota Dumai Karhutla terjadi di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai dan di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur. Dilokasi tersebut saat ini masih dilakukan proses pendinginan,” katanya.

Sementara itu, untuk di Kabupaten Bengkalis dilaporkan di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat. Dan di Kabupaten Siak Karhutla di laporkan terjadi di Kecamatan Kandis. Didua Kabupaten tersebut, Karhutla juga dilaporkan sudah dalam proses pendinginan.

“Sementara itu untuk Karhutla di Kabupaten Kampar dilaporkan sudah padam total,” ujarnya.

Catat Jadwalnya! Daftar Kantor Pajak di Riau yang Buka Layanan SPT di Hari Libur

Sat, 28 Feb 2026 14:07:32 +0700

PEKANBARU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selama periode pelaporan SPT Tahun Pajak 2025, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil DJP Riau tetap beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, menyampaikan bahwa layanan akhir pekan ini secara khusus ditujukan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Pelayanan dibuka pukul 09.00 hingga 13.00 WIB pada 28 Februari 2026, 1 Maret 2026, 7 Maret 2026, 8 Maret 2026, 14 Maret 2026, 15 Maret 2026, 28 Maret 2026, dan 29 Maret 2026.

Menurutnya, Wajib Pajak tidak hanya datang untuk melapor, tetapi juga akan mendapatkan pendampingan langsung dari petugas.

“Melalui layanan akhir pekan ini, Wajib Pajak dapat dibantu mulai dari aktivasi akun Coretax DJP, pembuatan Kode Otorisasi DJP, validasi data perpajakan, hingga pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/02/2026).

Inisiatif ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan meluangkan waktu pada hari kerja, sehingga tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Adapun batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 adalah 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan.

Sementara itu, bagi ASN, TNI, dan Polri, batas pelaporan ditetapkan lebih awal, yakni 28 Februari 2026, sesuai Surat Menteri PANRB sebagai bentuk keteladanan.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pelaporan. Wajib Pajak dapat memanfaatkan aplikasi Coretax DJP dengan menyiapkan bukti potong PPh A1/A2 serta memastikan akun dan Kode Otorisasi telah aktif sebelum menyampaikan SPT secara elektronik.

"Selain membuka layanan langsung di kantor, DJP Riau turut menyediakan berbagai kanal asistensi lain seperti layanan di luar kantor, bimbingan teknis, dan helpdesk WhatsApp untuk memastikan proses pelaporan berjalan lancar dan mudah diakses," jelasnya.

Indomal Dynasty Sandar di Dumai, Bawa 114 PMI Bermasalah dari Negeri Jiran

Sun, 01 Mar 2026 14:06:32 +0700

DUMAI – Gelombang kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia kembali berlanjut. Sebanyak 114 orang PMI mendarat di Pelabuhan Internasional Dumai pada Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 16.25 WIB. Mereka dipulangkan dari Negeri Jiran menggunakan Kapal Indomal Dynasty setelah sebelumnya menjalani proses administrasi di wilayah otoritas Malaysia.

Berdasarkan data resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, rombongan yang dideportasi ini terdiri atas 71 laki-laki dan 43 perempuan. Para pekerja tersebut berasal dari berbagai wilayah di tanah air, dengan sebaran terbanyak berasal dari Jawa Timur (23 orang), Aceh (22 orang), Sumatera Utara (21 orang), Riau (9 orang), NTB (8 orang), Jawa Barat (6 orang), serta Kalimantan Barat dan Jawa Tengah masing-masing 5 orang.

Kedatangan ratusan PMI ini disambut oleh tim gabungan dari Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau, serta P4MI Kota Dumai. Proses pemulangan ini juga dikawal langsung oleh tim KJRI Johor Bahru yang mendampingi para PMI sejak berangkat dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Machap Umboo di Melaka, Malaysia.

Setibanya di pelabuhan, seluruh PMI langsung diwajibkan menjalani pemeriksaan dokumen oleh petugas Imigrasi serta pemeriksaan kesehatan ketat oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan. Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan, mengungkapkan bahwa dari hasil skrining kesehatan, ditemukan beberapa PMI yang memerlukan perhatian medis secara khusus.

“Dari hasil pemeriksaan, terdapat satu orang dalam kondisi hamil enam bulan, satu orang mengalami gangguan mental, satu menderita TBC, dan satu lainnya sakit hernia. Semuanya dalam kondisi stabil dan telah kami tangani sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Fanny Wahyu Kurniawan saat memberikan keterangan di Dumai, Minggu (1/3/2026).

Fanny menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam proses ini adalah untuk memastikan seluruh warga negara kembali dengan aman dan bermartabat. Selain diberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas penginapan sementara di Rumah Ramah PMI, para pekerja ini juga mendapatkan edukasi mendalam agar tidak kembali mencoba bekerja ke luar negeri secara ilegal atau nonprosedural.

“Kasus deportasi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar tidak tergiur bekerja melalui jalur ilegal. Risiko bekerja secara nonprosedural sangat besar, mulai dari ancaman hukum di negara orang hingga masalah keselamatan. Negara hadir untuk memastikan kepulangan mereka, namun kami sangat berharap ke depannya masyarakat menempuh jalur resmi,” pungkas Fanny.

Wawako Pekanbaru Resmikan RLH Bantuan Baznas Riau di Bencah Lesung

Thu, 26 Feb 2026 14:05:32 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau atas penyaluran bantuan zakat bagi masyarakat kurang mampu di Kota Pekanbaru. Bantuan tersebut mencakup 15 unit rehabilitasi rumah serta satu unit program Rumah Layak Huni (RLH) dengan nilai sebesar Rp75 juta di Kelurahan Bencah Lesung.

"Dana bantuan itu ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat sebelum pembangunan dilaksanakan. Atas nama Pemko Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas Provinsi Riau yang telah mengalokasikan dana zakat bagi para mustahik di Pekanbaru. Tentu ini menjadi bentuk sinergi yang patut kita syukuri dan terus ditingkatkan,” kata Markarius usai peresmian RLH bagi warga Jalan Tenayan, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kamis (26/2/2026).

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas sangat membantu dalam menuntaskan persoalan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk kategori mustahik. Pemko Pekanbaru berkomitmen memperkuat sinergi program bersama Baznas Provinsi Riau agar cakupan bantuan dapat meningkat pada tahun mendatang.

Norma, penerima bantuan RLH, Rosma, warga Jalan Tenayan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Bantuan tersebut diajukan melalui pengurus masjid setempat.

“Senang sekali, sangat senang karena ada yang membantu. Saya sehari-hari tidak bekerja tetap. Suami sudah meninggal dunia. Kebutuhan hidup dibantu oleh anak perempuan saya,” ungkapnya haru.

Sementara itu, Lurah Bencah Lesung Alwis Septian menjelaskan untuk program Rumah Layak Huni dari Baznas Riau, baru satu unit yang terealisasi di wilayahnya, tepatnya di RT 03 RW 07 tahun ini. Program RLH berbeda dengan rehabilitasi rumah.

"RLH merupakan pembangunan rumah dari awal, dimulai dengan pembongkaran bangunan lama hingga pembangunan kembali secara menyeluruh. Adapun program rehabilitasi hanya memperbaiki bagian rumah yang rusak," katanya.

Jika rehabilitasi, anggarannya sekitar Rp50 juta per unit dan langsung masuk ke rekening pemilik rumah. Tahun lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pekanbaru lebih memfokuskan pada renovasi 13 unit rumah warga miskin di kelurahan ini.

"Saya harap melalui berbagai program bantuan tersebut, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bencah Lesung. Kami juga menaruh harapan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kondisi ekonomi warga kian membaik," harap Alwis.

Wawako Markarius Ajak Warga Dukung Program Pemerintah Kota

Fri, 27 Feb 2026 14:04:44 +0700

PEKANBARU - Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch, mengajak warga untuk sama-sama mendukung program pemerintah kota.

Ajakan itu disampaikannya usai memimpin Safari Ramadhan di Masjid Nurul Huda, Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kamis (26/2/2026) malam.

Salah satu program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang perlu dukungan warga yakni mewujudkan Pekanbaru Green City.

"Sekarang kita sudah menjalankan program Pekanbaru bersih, Green City. Tentu ini harus didukung masyarakat," ucap Wawako Markarius didampingi Pj Sekdako Ingot Ahmad Hutasuhut dan Plt Kepala Dinas Kominfotiksan Ardiansyah Eka Putra.

Untuk menyukseskan program Green City, terang Wawako Markarius, warga diharapkan tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat.

"Kalau masyarakat masih membuang sampah sembarangan, tentu itu (program Green City) tidak akan tercapai," tegasnya.

Di program Green City, lanjut Wawako Markarius, Pemko Pekanbaru juga sudah tergabung sekaligus menjadi ketua negara-negara segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Di IMT-GT, ada tiga program yang dijalankan Pemko Pekanbaru di antaranya bidang lingkungan hidup, transportasi dan edukasi sekolah.

Bidang lingkungan hidup, Pemko Pekanbaru telah melibatkan partisipasi aktif warga melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk pengelolaan sampah.

Lalu di bidang transportasi, Pemko Pekanbaru di 2026 ini segera mengoperasikan bus listrik dengan sistem BTS atau buy the service sebanyak 16 unit.

Selanjutnya di bidang edukasi sekolah, Pemko Pekanbaru telah mulai menjalankan program Green School dengan menganjurkan sekolah menggalakkan penghijauan melalui penanaman tanaman obat-obatan dan buah-buahan.

"Dengan menggalakkan penghijauan di sekolah, maka lingkungan kita akan lebih asri, nyaman dan aman," tutup Wawako Markarius.

21 SMP Swasta Kerjasama dengan Pemko Pekanbaru Dalam SPMB Tingkat SMP Tahun Ini

Sat, 28 Feb 2026 14:03:51 +0700

PEKANBARU - Sekitar 21 SMP swasta di Kota Pekanbaru bakal menambah daya tampung peserta didik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Seluruh sekolah ini menjadi opsi bagi calon peserta didik dalam SPMB tingkat SMP.

Mereka bukan hanya bisa memilih SMP negeri tapi juga sekolah swasta. Puluhan sekolah swasta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam SPMB agar bisa menampung para pendaftar.

Kapasitas SMP negeri di kota ini belum bisa menampung seluruh lulusan SD. Data tahun 2025, daya tampung SMP negeri hanya 9.792 calon peserta didik.

Namun jumlah lulusan SD pada tahun lalu di Kota Pekanbaru mencapai 17.883. Kondisi ini membuat dinas pendidikan kembali membuka kerjasama dengan sekolah swasta.

"Untuk saat ini tercatat sekitar 21 SMP swasta telah masuk dalam skema kemitraan. Jumlah ini masih bisa bertambah jelang bergulirnya SPMB," terang Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.

Pemerintah kota melalui dinas pendidikan masih membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta lainnya. Kerjasama ini bertujuan agar seluruh peserta didik lulusan SD di Kota Pekanbaru bisa tertampung dalam SPMB.

Dirinya mengaku sudah membahas kerjasama dengan sekolah swasta dalam Rapat Koordinasi Petunjuk Teknis SPMB tahun 2026. Ia menilai kerjasama dengan sekolah swasta bisa mengatasi persoalan dalam penerimaan peserta didik.

"Kita berupaya menyelesaikan persoalan wilayah yang kesulitan mengakses sekolah negeri, sekolah swasta yang jadi mitra pemerintah kota bisa menjadi opsi," paparnya.

Markarius mengingatkan agar lewat kerjasama dengan sekolah swasta mitra bisa mencegah adanya calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ia menyebut sudah ada simulasi tahap awal terkait penerapan kerjasama ini

"Jadi para calon peserta didik bisa langsung terakomodir, jangan sampai ada yang tidak dapat sekolah," jelasnya.

Ada sejumlah jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026. Jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi hingga jalur afirmasi sehingga peserta didik bisa memilih jalur pendaftarannya.

Safari Ramadan di Masjid Ihsan, Wako dan Wawako Pekanbaru Serahkan Bantuan

Sun, 01 Mar 2026 14:03:06 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, dipimpin langsung Walikota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho, dan Wakil Walikota (Wawako), H Markarius Anwar, melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Ihsan Jalan Dirgantara, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Ahad (1/3/2026) sore.

Kedatangan Wako Agung dan Wawako, Markarius Anwar beserta rombongan, disambut meriah warga Jalan Dirgantara, Kecamatan Marpoyan Damai.

Turut hadir dalam kegiatan safari ramadan, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Hj Sulastri Agung S.Sos MH, Ketua I TP PKK Hj Sari Rahmawati SpOGG, para pejabat dilingkungan pemerintah kota, Camat Marpoyan Damai, para lurah, hingga tokoh masyarakat.

Selain bersilaturahmi, kedatangan Wako Agung Nugroho dan Wawako Markarius Anwar, menerima aspirasi warga terkait berbagai persoalan.

Agung dalam sambutannya menyampaikan berbagai program yang dijalankan, hingga capaian yang diraih pemerintah kota dibawah kepemimpinannya bersama Wawako Pekanbaru, Markarius Anwar.

Selain itu, Wako Agung berpesan kepada masyarakat, jika ada yang membutuhkan bantuan, mulai dari kursi roda, makan, hingga kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat menyampaikan kepada dirinya.

"Bapak ibu, jika ada masyarakat kita, misalnya butuh kursi roda, alat pendengaran sampai Rp50 juta. Maupun ada warga kita yang tidak makan ataupun tidak bisa berobat. Ya mungkin dari masukan bapak ibu sekalian, bisa sampaikan kepada saya," ucap Wako Agung.

Disampaikannya, pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran didalam membantu meringankan beban masyarakat.

"Kami selalu menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkannya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Wako Agung menyalurkan bantuan bagi warga dan juga untuk pembangunan masjid sebesar Rp100 juta.

Kemudian ada juga bantuan Smart TV 43 inci untuk mendukung program 1.000 WiFi gratis di kawasan. Selain itu, ada bantuan program kemitraan dari Bank Riau Kepri berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bantuan lainnya yakni kaki palsu untuk penyandang disabilitas, serta bantuan lainnya untuk masyarakat.

Diskes Riau Siagakan Tim EMT: Respon Cepat Masalah Kesehatan Akibat Karhutla

Tue, 17 Feb 2026 22:25:03 +0700

PEKANBARU – Pasca ditetapkannya status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat Provinsi Riau, Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau bergerak cepat melakukan berbagai langkah antisipasi. Fokus utama instansi ini adalah memastikan seluruh infrastruktur kesehatan siap merespons potensi gangguan kesehatan akibat polusi asap yang muncul dari titik-titik api.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli, mengatkan bahwa pihaknya segera menyurati Dinas Kesehatan di seluruh kabupaten dan kota untuk mengonsolidasikan kekuatan. Salah satu langkah konkretnya adalah instruksi untuk memastikan tim krisis di daerah dapat segera bergerak serta mengaktifkan Emergency Medical Team (EMT) guna penanganan darurat di lapangan.

Zulkifli menegaskan bahwa Tim Krisis Provinsi akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap daerah-daerah yang mulai terdampak kebakaran. Upaya ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan pendukung medis lainnya tetap terjaga dan dapat didistribusikan dengan cepat jika kondisi memburuk.

"Karena status darurat Karhutla sudah ditetapkan, kami ingin memastikan ketersediaan APD, masker, hingga oksigen konsentrat di seluruh daerah mencukupi. Jangan sampai ada daerah terdampak yang kekurangan stok saat terjadi penurunan kualitas udara," ujar Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Selain kesiapan logistik, Diskes Riau juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mulai membatasi aktivitas di luar ruangan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit asma atau gangguan paru-paru kronis agar tidak terpapar asap secara langsung.

Zulkifli juga mengingatkan pentingnya penggunaan masker berstandar medis atau tipe N95 bagi warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan untuk menutup rapat pintu dan jendela hunian serta mengurangi ventilasi terbuka saat kabut asap mulai menyelimuti pemukiman guna menjaga kualitas udara di dalam ruangan.

Lebih lanjut, Kadiskes Riau menyarankan masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala klinis. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain batuk, sesak napas, iritasi mata, tenggorokan sakit, hingga rasa pusing dan mual akibat paparan polutan.

Sebagai langkah preventif di sektor pendidikan dan perkantoran, instansi terkait diminta menyesuaikan seluruh kegiatan luar ruangan dengan kondisi kualitas udara terkini. Zulkifli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mencegah kebakaran lahan sembari tetap disiplin menjaga kesehatan diri di tengah status siaga darurat ini.

Tarawih Perdana Ramadan 1447 H, Sekda Riau Tekankan Nilai Ibadah dan Kepedulian Sosial

Wed, 18 Feb 2026 22:23:57 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau mengikuti pelaksanaan Salat Tarawih perdana 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Raya Annur Provinsi Riau, Rabu (18/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, tokoh agama, serta ratusan jamaah.

Kehadiran Sekda Riau pada malam pertama Ramadan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menyemarakkan syiar Islam. Momentum ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan Salat Tarawih diawali dengan Salat Isya berjamaah yang dipimpin oleh imam masjid. Jemaah tampak antusias memenuhi ruang utama masjid kebanggaan masyarakat Riau tersebut.

Dalam sambutannya, Sekdaprov, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ia menegaskan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri.

“Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat kepedulian sosial terhadap sesama,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta menjaga persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Provinsi Riau.

"Ia mengimbau masyarakat agar menjaga suasana yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan. Dengan terciptanya situasi yang tertib, seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan penuh kedamaian," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Riau berharap Ramadan 1447 H menjadi momentum untuk memperkuat nilai religius dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Melalui kebersamaan dan semangat berbagi, diharapkan keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Tinjau Jalan Provinsi Ruas Tapung - Talang Danto, Plt Gubri Minta Perbaikan Rampung Jelang Idulfitri

Thu, 19 Feb 2026 22:23:08 +0700

PEKANBARU - Memasuki hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto meninjau perbaikan ruas jalan Tapung - Talang Danto (perbatasan Kampar - Rokan Hulu), Kamis (19/2/2026). Ia ingin memastikan dimana saja titik rusak pada ruas jalan yang berada pada kewenangan Provinsi Riau.

"Kita ingin memastikan bahwa ruas jalan provinsi dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Kita merasakan langsung bagaimana rusaknya jalan ini, jalan sedikit harus ngerem, kasihan masyarakat kalau seperti ini kondisinya," kata SF Hariyanto.

Hariyanto meminta UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas PUPR-PKPP Riau segera melakukan perbaikan dan rampung jelang Lebaran Idulfitri nantinya.

"Kita minta UPT sapu bersih ini. Meskipun anggaran terbatas, tapi tetap kita upayakan ruas jalan provinsi dapat fungsional, jangan sampai ada lubang lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas PUPR-PKPP Riau Basharuddin menyebutkan saat ini pihaknya telah mengerjakan pengaspalan sepanjang 800 meter.

"Ruas Tapung - Talang Danto ini sepanjang 42,70 kilometer. Saat ini sedang dalam perbaikan, ada 800 meter yang kita lakukan pengaspalan. Untuk selebihnya akan kita fungsional kan sesuai arahan pimpinan," katanya.

Lebih lanjut, dalam melakukan fungsional ruas tersebut, akan diturunkan sebanyak empat tim dengan peralatan lengkap guna penutupan lubang-lubang.

"Sebagian besar lubang-lubang sudah kita tutup. Mudah-mudahan saat mudik Lebaran ruas jalan Tapung - Talang Danto tidak ada lubang yang parah lagi," pungkasnya.