Koordinasi Terus Diperkuat, Pemprov Riau Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Riau dari Ruang Rapat Command Center (RCC) Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Senin (9/2/2026), dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Forum ini menjadi sarana penyamaan persepsi dan langkah strategis dalam pengendalian inflasi nasional dan daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy). 

Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada Januari 2026. Dibandingkan pada Januari 2025 lalu, yang berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen. 

“Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan,” terang Tito Karnavian.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari inflasi month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari, yang merupakan kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali.

“Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen),” ungkapnya.

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Riau mencatatkan kinerja pengendalian harga yang stabil. Indeks Perubahan Harga (IPH) Riau turun sebesar -0,46 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.

“Pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 15 provinsi mengalami peningkatan,” kata Ateng.

Untuk diketahui, Provinsi Riau kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,46 persen, yang disumbang oleh turunnya harga telur ayam ras, beras dan daging sapi. 

Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar perangkat daerah terus diperkuat melalui TPID Provinsi Riau.

“Pemprov Riau akan terus mengintensifkan pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai arahan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” imbuhnya.