Pendapatan Daerah Tumbuh 62 Persen, APBD Riau Surplus

PEKANBARU – Perkembangan APBD Regional Riau hingga awal Februari 2026 menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK dengan cutoff 10 Februari 2026, pendapatan daerah tumbuh signifikan dan mendorong posisi APBD berada dalam kondisi surplus.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, Rabu (25/2/2026), menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD telah mencapai Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu yang ditetapkan.

“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar sebesar 7,37% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD tumbuh 62,70% (y-o-y) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” ujar Heni.

Lonjakan pendapatan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) juga mencatatkan kenaikan tajam.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya masih relatif rendah. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru terealisasi 2,76 persen atau sebesar Rp784,25 miliar dan masih didominasi belanja operasi.

“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (96,90%). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93% (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y),” jelasnya.

Dengan realisasi pendapatan yang jauh melampaui belanja pada awal tahun, APBD Riau mencatatkan surplus cukup besar.

“APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Namun, atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat dalam sistem,” ungkap Heni.

Ia menambahkan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan pencatatan transaksi oleh sejumlah pemerintah daerah yang belum sepenuhnya masuk dalam sistem pelaporan.

Secara umum, kinerja awal tahun ini mencerminkan ruang fiskal daerah yang masih cukup terjaga, dengan catatan percepatan belanja perlu terus didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan dan target pembangunan daerah sepanjang 2026.