Kebijakan Pengendalian Inflasi Riau 2023 Gunakan Kerangka 4K, Begini Penjelasannya

PEKANBARU, beritaterkiniriau.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Riau pada tahun 2023 ini menggunakan kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. 

"Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau senantiasa memperkuat sinergi kebijakan pengendalian inflasi melalui penguatan strategi 4K ini sepanjang tahun 2023," katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (9/1/23). 

Gubri menyebutkan, untuk keterjangkauan harga ini dilakukan melalui program pasar murah. Ia menyebutkan, pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat secara rutin di 12 kabupaten/kota dengan menitikberatkan frekuensi di 3 kota sampel indeks harga konsumen yaitu Kota Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. 

Menurut Syamsuar, pelaksanaan pasar murah ini utamanya menjelang periode resiko terjadinya inflasi misalnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Komoditas yang dimasukkan (dalam pasar murah) seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, aneka cabai dan bawang, " kata Syamsuar. 

Datuk Seri Setia Amanah ini mengungkapkan, untuk ketersediaan pasokan dilakukan dengan digital farming yaitu perluasan implementasi digital farming melalui demplot pada mitra atau klaster binaan untuk meningkatkan produktivitas. 

Selanjutnya melakukan peningkatan produksi padi melalui scalling-up implementasi teknologi Intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik (IPAT-BO) secara gradual pada lahan sawah di Kabupaten Kampar. 

"Pelaksanaan program Riau Bertani atau Riau bertanam padi untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal, " ucapnya. 

Gubri melanjutkan, untuk kegiatan kerja sama antar daerah dengan perluasan implementasi kerjasama antar daerah Business to Business atau B2B utamanya pada komoditas beras, aneka cabai, telur, ayam ras, bawang merah, daging sapi, dan sebagainya. 

Sedangkan untuk pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi dilaksanakan dengan Subsidi Ongkos Angkutan (SOA), bersinergi dengan Pemda untuk menjalankan program subsidi ongkos angkut untuk pengiriman komunitas pangan strategis. 

Kemudian, melakukan koordinasi dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui penguatan mekanisme hubungan kerja antar TPID provinsi dengan TPID kabupaten/kota, untuk optimalisasi dan sinergi upaya yang dilakukan demi menekan disparitas harga antar kabupaten/kota melalui kegiatan yang bersifat koordinatif yang dilakukan secara periodik. 

"Optimalisasi data ketahanan pangan pemutakhiran data serta produksi lokal Riau, khususnya untuk komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan telur untuk memetakan rantai pasok (rantai distribusi) komoditas dan identifikasi kerawanan pemicu inflasi, " ucapnya. 

Syamsuar menerangkan untuk program pengendalian inflasi komunikasi efektif itu dilakukan melalui sosialisasi penggunaan produk pangan olahan seperti cabai kering, cabai olahan, daging beku, dan sebagainya. 

"Penguatan peran serta media dan sarana komunikasi untuk membantu proses pengolahan ekspektasi masyarakat, " tutupnya.