Kemiskinan Kota Turun, Desa Justru Naik di Riau, Ini Penjelasan BPS

PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat jumlah penduduk miskin di daerah ini pada September 2025 mencapai 475,57 ribu orang atau 6,30 persen dari total penduduk. Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,16 persen, meski masih sedikit lebih rendah dibandingkan September 2024.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, Kamis (5/2/2026), menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin dalam enam bulan terakhir terutama dipengaruhi kondisi di wilayah perdesaan.

"Dalam periode Maret hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru menurun 2,49 ribu orang, dari 173,52 ribu orang menjadi 171,03 ribu orang. Sebaliknya, di perdesaan terjadi kenaikan cukup besar, yakni 17,09 ribu orang, dari 287,45 ribu orang menjadi 304,54 ribu orang," ungkapnya.

Perubahan itu turut memengaruhi persentase kemiskinan menurut wilayah. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 5,75 persen menjadi 5,61 persen, sedangkan di perdesaan naik dari 6,43 persen menjadi 6,76 persen.

Selain jumlah penduduk miskin, BPS juga mencatat kenaikan garis kemiskinan. Pada September 2025, garis kemiskinan di Riau berada pada Rp747.345 per kapita per bulan, naik 4,80 persen dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 6,37 persen dibandingkan September 2024.

"Komponen kebutuhan makanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan, dengan porsi 73,49 persen. Beras menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, diikuti rokok kretek filter, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras," ulasnya.

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Riau memiliki 5,39 anggota keluarga. Dengan komposisi tersebut, kebutuhan minimum agar tidak tergolong miskin mencapai sekitar Rp4.028.190 per rumah tangga per bulan, meningkat dibandingkan kondisi Maret 2025.

Meski jumlah penduduk miskin bertambah, indikator lain menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0,873 pada Maret 2025 menjadi 0,787 pada September 2025. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,196 menjadi 0,154, yang menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil.

"Dalam konteks regional Sumatra, persentase kemiskinan Riau masih berada di bawah beberapa provinsi lain. Persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Aceh sebesar 12,22 persen dan Bengkulu 11,88 persen, sedangkan yang terendah berada di Kepulauan Riau sebesar 4,26 persen," jelasnya lagi.

Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Riau dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kenaikan sempat terjadi pada September 2022 akibat dampak penyesuaian harga BBM, kemudian menurun hingga Maret 2025 sebelum kembali meningkat pada September 2025.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika harga kebutuhan pokok, daya beli, serta ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan kemiskinan di Provinsi Riau," tandasnya.